Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, MALANG – Mayoritas fraksi partai politik di DPRD Kota Malang menanggapi besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Pemkot Malang.
Dewan pun menyarankan agar Pemkot Malang, bisa melakukan efisiensi anggaran di periode selanjutnya.
Pandangan fraksi partai politik di DPRD Kota Malang itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 yang dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4/2019).
Fraksi Gerindra yang dibacakan HM Ula, menjelaskan jika angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan Kota Makang dalam LKPJ tidak disertai data atau faktor faktor penyebabnya.
Hal ini dinilai sebagai laporan yang kurang detail.
Tidak hanya itu saja, DPRD Kota Malang juga mengkritisi indikator RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) 2018 yang belum tepat sasaran di tingkat Rencana Kerja (Renja).
Masih banyak OPD yang serapannya tidak maksimal.
Sementara itu Ketua Fraksi Hanura-PKS M Syaiful Ali Fatah mengkritisi istilah penghematan oleh Pemkot terhadap SILPA.
Menurutnya, sisa anggaran tersebut bukan seluruhnya penghematan.
Dalam pemaparannya, dicontohkan jika nilai proyek Rp 100 M, tapi yang terpakai Rp 80 M, maka menghemat Rp 20 M.
Namun hal tersebut, menurut Fraksi PKS tidak terjadi di Pemkot Malang.
“Satpol PP terserap hanya 37,97 persen saja lalu DPUPR serapannya sekitar 58,83 persen dan ini masih berkelit bahwa anggaran perawatan jalan hanya tersedia Rp 1,5 M. Dinas Kesehatan hanya terserap 71,60 persen,” paparnya.
Maka DPRD Kota Maang merekomendasikan agar perencanaan anggaran perlu diperbaiki terutama pada OPD yang tingkat penyerapannya rendah.
“Dengan SILPA yang besar tentu ada banyak faktor yang dikaji.”
“Diantaranya karena tak terserap atau penganggaran yang terlalu besar. Tapi efektivitas tak terserap dengan baik,” terang Sugiono, anggota fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pendapat fraksi.
Menurutnya, ada beberapa kegiatan dan program yang tak dijalankan secara maksimal.
Sehingga diharapkan ada peningkatan upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk meminimalisir tingginya SILPA.
Hal senada juga disampaikan fraksi Golkar, yang mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang memaksimalkan program kerja yang diemban dan selalu koordinasi dengan jajaran.
Parameter program kerja oleh OPD diharapkan harus mengarah pada capaian indikator utama yang di sampaikan dalam RPJMD 2018.
Hal itu dinilai penting dan harus konsisten serta dapat jadi pijakan untuk mencapai visi dan misi.
“SILPA yang masih tinggi, Golkar minta agar pemerintah terus melakukan evaluasi.”
“Sehingga diperoleh pendapatan yang baik dan meminimalisir SILPA. Maka ke depan harus sesuai dengan indikator.”
“Efisiensi anggaran dan perencanaan harus ada perbaikan,” tambah Budianto, anggota fraksi Golkar.
Menanggapi hal ini Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, pendeknya waktu pengesahan APBD dengan mas akhir pelaporan menjadi alasan yang tak terhindarkan.
Masa sekitar dua hingga tiga bulan tersisa masih belum maksimal untuk menjalankan program-program yang telah diangganrkan.
Pada periode ini, Pemkot Malang berupaya agar pengesahan bisa dilakukan paling lambat Juli.
Dengan begitu, masih ada waktu untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan waktu lebih banyak.
“Tahun ini kami targetkan APBD-Perubahan selesai pada Juli. Sehingga kami ada waktu untuk menyelesaikan beberapa program,” terang Sutiaji.
Dijelaskan Sutiaji, hampir sama setiap tahun SILPA selalu tinggi. Maka dari itu, dengan disahkannya anggaran pada Juli nanti, maka pekerjaan bisa dimaksimalkan.
“Kami harapkan silpa tidak banyak maka di 2019 ini APBD perubahan harus Juli. Ekonomi kreatif banyak dibangun 2020. PU ada Rp 500 Miliar anggarannya.”
“Jembatan Kedungakandan dan rumah kreatif saja sudah Rp 200 miliar belum yang lain.”
“Rencana universal head coverage (UHC) rumah sakit butuh sekitar 80 miliar untuk cover kepesertaan masyarakat Kota Malang dalam BPJS dan harapannya selesai semua,” ungkap Sutiaji.