Baca tanpa iklan
Penulis : Sylvianita Widyawati , Editor : Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM, MALANG - Sekolah-sekolah telah melakukan pendataan pada nomer HP siswa yang aktif untuk mendapatkan subsidi kuota internet dari Kemendikbud.
Menurut Jhon Nadha Firmana, Ketua MKKS SMK Swasta Kota Malang, jumlah siswa SMK swasta Kota Malang sekitar 8000 an.
"Sekolah mengajukan nomer HP siswa. Ada formnya yang harus diisi. Paling lambat 9 September," jelas Jhon pada suryamalang.com, Selasa (1/9/2020).
Selain siswa, data nomer HP guru juga diberikan. Dikatakan, berapapun besarannya, maka diharapkan bisa membantu siswa dan guru dalam melaksanakan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).
"Kalau dari SMK saya, juga memberikan dengan mengambil dana Bosnas. Sudah saya split (pisah). Kan juga sudah ada payung hukumnya berupa permendikbud," jelas Kepala SMK Prajnaparamita ini.
Ia berharap, para siswa SMK swasta yang bakal menerima subsidi itu memanfaatkan dengan benar subsidi itu. Bukan untuk game online.
Sedang menurut Burhanudin, Kepala SMPN 5 Kota Malang, alur input data nomer HP siswa lewat operator Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
"Kalau ditelusuri pertama kali, maka wali kelas melakukan pendataan nomor HP siswa kemudian diserahkan ke operator Dapodik di masing-masing sekolah," jelas Ketua MKKS SMPN Kota Malang ini.
Pendataan terakhir pada 11 September 2020. Ia berharap, bantuan bisa membantu para siswa.
Sedang Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr AH Rofi'uddin MPd menjelaskan untuk bantuan paket data sudah direncanakan untuk semester ini lagi buat seluruh mahasiswa UM.
"Tapi kemudian ada rencana bantuan dari Kemendikbud sebesar Rp 9 Triliun itu untuk mahasiswa dan dosen," kata Rofi'uddin terpisah. Sehingga saat ini sedang dilakukan persiapan pendataan.
"Perguruan tinggi diminta untuk menyiapkan data mahasiswa seperti NIK, NIM, nama dan nomer HP," jelasnya.
Dikatakan, dengan adanya rencana Kemendikbud ini, maka bantuan yang dari UM ditahan dulu agar tidak over lapping (tumpang tindih).
"Apalagi dana UM kan juga uang negara. Sebab pemerintah telah mengambil alih," jawabnya.