Sedangkan, pemerintah daerah dengan jumlah pelamar tersepi tahun ini, yakni:

Pemerintah Kabupaten Deiyai: 7
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang: 7
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya: 2
Pemerintah Kabupaten Gorontalo: 1
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara: 0

PPPK Nakes

Berikut pemerintah daerah dengan jumlah pelamar PPPK Nakes terbanyak per 3 Oktober 2023:

Pemerintah Kabupaten Banyuasin: 566
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal: 549
Pemerintah Kabupaten Cianjur: 513
Pemerintah Kabupaten Dompu: 503
Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 447.

Sementara itu, pemerintah daerah dengan PPPK Nakes tersepi, antara lain:

Pemerintah Kabupaten Nias: 0
Pemerintah Kota Lubuk Linggau: 0
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah: 0
Pemerintah Kota Pekalongan: 0
Pemerintah Kota Tomohon: 0

PPPK Teknis

Data BKN juga mencatat, sejumlah instansi yang membuka PPPK Teknis masih belum banyak diserbu pelamar hingga Selasa pagi.

Berikut perincian instansi dengan pelamar PPPK Teknis terbanyak:

Kemenag: 5.080
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo): 1.094
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN): 903
Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 811
BKN: 622

Sedangkan, instansi dengan pelamar tersedikit meliputi:

Pemerintah Kabupaten Minahasa: 0
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): 0
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara: 0
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe: 0
Pemerintah Kabupaten Bantaeng: 0

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Nur Hasan mengatakan data tersebut berdasarkan statistik per Selasa (3/10/2023) pukul 06.00 WIB.

Kendati demikian, menurut Nur Hasan peserta tidak dapat mengintip jumlah pelamar di setiap formasi secara mandiri.