WAKIL KETUA DPRD KOTA MALANG - Ada potensial pajak dan retribusi parkir. Kami dorong agar eksekutif bisa memperkuat pendapatan parkir. Kami mendorong swasta untuk meningkatkan parkir.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong eksekutif untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin aset-asetnya.

Pada 2024 ini, pemanfaatan aset dinilai sangat penting karena bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Malang bisa mendapatkan pemasukan dari aset-aset yang disewakan. Biaya sewa itu bisa dikelola untuk kebutuhan pembangunan masyarakat Kota Malang.

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrahman, mengatakan pembangunan untuk kesehatan masyarakat di Kota Malang sangat penting. Melalui PAD yang masuk, pembangunan itu bisa dilaksanakan. Ia juga mengingatkan, tantangan ekonomi ke depan sulit diprediksi sehingga skema untuk mengelola keuangan harus lebih bijak.

"PAD yang cukup menjadi hal terbaik di Kota Malang. Saya sama dengan Ketua DPRD Kota Malang, Bapak I Made Riandiana Kartika bahwa ke depan ini, dunia dalam tantangan ekonomi maka kondisinya harus bisa lebih bagus. PAD ditingkatkan menjadi 1,2 triliun harapan saya," ujarnya.

Wakil Ketua II, Asmualik juga menyatakan hal serupa bahwa pendapatan harus dimaksimalkan. Asmualik menyebut, Pemkot Malang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menghitung potensi pendapatan. Dari perhitungan itu, ia ingin target yang ditetapkan sudah mendekati riil. Asmualik tidak ingin ada koreksi target pendapatan seperti sebelumnya.

"Jadi untuk kebijakan anggaran, saya apresiasi sudah 13 WTP. Kami hargai kinerja teman-teman ASN. Kedua dari sisi pendapatan, harus dikaji lagi. Potensi yang besar, jangan sampai dinikmati segelintir orang. Pun pemanfaatan aset," ujarnya.

Asmualik mencontohkan skema sewa aset. Skema sewa aset harus diperbaiki agar pendapatan lebih tinggi. DI sejumlah kasus, sewa aset nilainya jauh lebih murah dibanding dengan harga sewa pada umumnya.

"Karena hanya bayar 20 persen saja dari harga sewa wajar, itu juga berarti warga yang lain dirugikan. Setidaknya nilai sewa bisa sampai 50 persen dari harga umum agar nanti uang dewa bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat," paparnya.

Aset lain yang bisa dimanfaatkan adalah lahan parkir. DPRD Kota Malang mendorong agar kerjasama dengan pihak swasta ditingkatkan. Kerjasama lahan parkir dengan swasta juga bisa mengurangi kebocoran potensi parkir.

"Ada potensial pajak dan retribusi parkir. Kami dorong agar eksekutif bisa memperkuat pendapatan parkir. Kami mendorong swasta untuk meningkatkan parkir," terangnya.

Parkir hanya membutuhkan lahan. Jika pihak swasta bisa mengadakan lahan tersebut, lalu dikelola dengan pembayaran parkir yang bijak, akan menguntungkan kedua belah pihak, yakni Pemkot Malang dan pihak swasta tersebut.

"Jadi bisa mengurangi parkir liar itu," terangnya.

Baca juga: Reaslisasi Pendapatan Pemkot Malang Rp 2,3 Triliun, DPRD Minta Lebih Maksimal Pada 2024