SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan 39 Puskesmas di 33 kecamatan sudah menerapkan Posyandu Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
Dengan adanya ILP, pelayanan kesehatan akan bertranformasi menjadi lebih baik, efektif, efisien, dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hari ini, Selasa (15/10/2024), program ILP telah dilaunching oleh Plt. Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Plt. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nur Syamsu Dhuha, dan Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes RI Imran Pambudi.
Nur Syamsu Dhuha, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada lima Puskesmas yang menjadi percontohan bagi 34 Puskesmas lainnya. Di antaranya Puskesmas Pakisaji, Gondanglegi, Dampit, Tumpang, dan Turen.
"Secara pelaksanaan sebenarnya 39 sudah semua, tetapi ada syarat adminitrasi yang temen-temen ini masih berproses, terkait SOP, dan penerapan keuangan. Kemudian kondisi masing-masing puskesmas secara sarana dan prasarana kan berbeda-beda," kata Syamsu.
Menurutnya, untuk menuju ke Posyandu ILP juga diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga penerapan ILP memerlukan proses yang bertahap.
Namun, ia berharap akhir Desember 2024 ini, 34 kecamatan bisa menerapkan program ILP tersebut.
Sebagaimana dijelaskan Syamsu, ILP berorientasi pada siklus hidup. Pelaksanaannya tersegmentasi dalam lima klaster pelayanan.
Yaitu Klaster Manajemen; Klaster Layanan Kesehatan Ibu Hamil, Bayi, Balita, dan Remaja; Klaster Usia Dewasa hingga Lansia; Klaster Penanggulangan Penyakit Menular; Klaster Lintas Klaster yang diterapkan di seluruh layanan dasar pada 39 Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Malang.
Pelaksanaannya pun berbeda dengan sebelum diterapkan ILP.
Saat ini ketika ketika pasien datang ke puskesmas tidak hanya difokuskan ke keluhannya saja.
Melainkan pasien akan diskrining untuk menemukan potensi penyakit yang kemudian dikonsultasikan ke ahlinya.
"Contohnya pasien datangnya karena pusing, ternyata sebabnya adalah tensi tinggi, gula tinggi juga. Akhirnya 2 penyebab yang ditemukan. Nah ini di intervensi juga, jadi tidak hanya pusingnya saja. Tetapi intervensi ke hal-hal lain," jelasnya.
Maka dari itu, untuk menuju puskesmas ILP ini dibutuhkan effort yang lebih baik dibanding pelayanan sebelumnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Malang Didik Gatot Subroto menambahkan bahwa hampir semua Puskesmas di Kabupaten Malang programnya sudah terintegrasi dan berjalan.
Keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah memberikan dukungan penganggaran atas rencana program tersebut. Sehingga nantinya, lintas sektor seperti Bappeda, DPMD, dan dinas lainnya bisa saling memberikan support.
Didik melanjutkan, karena program ini berbasis masyarakat, maka kader kesehatan harus dikerahkan untuk turun ke masyarakat.
"Artinya, ada transfer knowledge yang mesti dilakukan. Dari kepala dinas turun ke Kepala Puskesmas (Kapus), dari Kapus turun ke tingkat desa, ada bidan desa, ada perawat desa. Tentunya kerja sama dengan pemerintah desa dan posyandu," imbuh Didik.
Secara terpisah, Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes RI Imran Pambudi menambahkan karena program ini dari pusat, maka Kemenkes akan melakan monitoring agar program ini tetap berjalan di daerah.
"Kita akan melakukan monitoring, tentu saja ini berjenjang, mungkin 6 bulan sekali. Yang penting ini ada feedback, karena kalau tidak diberi feedback kita tidak tahu apakah ini arahnya sudah benar atau tidak," pungkas Imran.(isn)