SURYAMALANG.COM, - Sosok guru viral di Lamongan gebrak meja dan bentak siswa dicopot dari jabatannya oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Kemenag bertindak sebab masalah yang terjadi menimpa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis).

Polemik bukan sebatas guru mengamuk, namun puluhan siswa MAN 1 Lamongan terancam gagal ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Hal itu terjadi karena data eligible 22 siswa tidak bisa masuk dalam sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP.

Baca juga: Lagi-Lagi Siswa Gagal Ikut SNBP, Puluhan Siswa SMKN 3 Kota Blitar Terancam Faktor Lalai PDSS

Kepala Kemenag Lamongan, Muhlisin Mufa mengaku mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi menonaktifkan oknum guru tersebut. 

"Oknum guru itu akhirnya resmi di non-aktifkan dari jabatanya sebagai waka kurikulum di MAN 1 Lamongan" kata Muhlisin, Jumat (7/2/2025).

Lalu kata Muhlisin, pengganti oknum guru tersebut sudah ada. 

"Sementara ini penggantinya dipegang oleh Ibu Robiul Muhaimin S.Ag," kata Muhlisin.

Lantas siapa sosok guru viral itu?

Viralnya oknum guru itu berawal dari polemik sejumlah siswa yang mempertanyakan data eligible mereka tidak dapat terinput dalam SNBP 2025.

Dalam video viral yang beredar, tampak oknum guru tersebut menggebrak meja dan berbicara dengan nada tinggi.

Terdengar pula suara tangisan siswa dalam video tersebut.

Menurut informasi, video itu terjadi pada Jumat (31/1/2025) lalu.

Lantas pada Senin (3/3/2025), wali murid menggeruduk sekolah untuk menanyakan nasib anak-anak mereka.

Ada 22 siswa di sekolah tersebut yang tidak masuk dalam daftar eligible untuk SNBP. 

"Jadi mengapa tidak bisa masuk itu kenapa, Bu?" kata seseorang dalam video tersebut.

Sejauh ini nama guru tersebut tidak terungkap ke publik, namun wajahnya sudah viral di media sosial. 

Wanita berhijab dan berkacamata itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau disingkat Waka Kurikulum.

Waka kurikulum adalah guru yang ditugaskan untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola bidang akademik di sekolah. 

Baca juga: Alhamdulillah 106 Siswa SMAN 1 Mempawah Bisa Ikut SNBP 2025, 7 Siswa Lainnya Masih Diperjuangkan

Menurut Kepala Kemenag Lamongan, Muhlisin Mufa pengangkatan guru sebagai Waka Kurikulum memang benar wewenang sekolah.

"Memang wewenang pengangkatan waka itu menjadi wewenang kepala sekolah madrasah," kata Muhlisin, Jumat (7/2/2025).

Kini sanksi yang diterima oknum guru diputuskan oleh Kemenag Lamongan setelah yang bersangkutan bertindak tidak etis saat menghadapi puluhan siswa yang menanyakan nilai mereka. 

Muhlisin menegaskan, sanksi yang dijatuhkan kepada oknum guru tersebut sudah dilakukan melalui prosedur. 

Pihaknya, kata Muhlisin sudah menerima hasil laporan berita acara pemeriksaan dari pihak lembaga MAN 1 Lamongan.

Sekolah sebelumnya juga sudah melakukan pemeriksaan internal dan penandatangan BAP oknum guru yang bersangkutan pada Kamis (6/2/2025).

Muhlisin mengaku, sebelumnya  juga sudah meminta agar pihak sekolah segera melakukan evaluasi kepada oknum guru yang bersangkutan.

Pasca-kejadian viral tersebut, Muhlisin sebagai Kepala Kemenag Lamongang menaungi seluruh tingkatan sekolah madrasah memberi peringatan. 

Muhlisin minta seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag untuk lebih teliti dan bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) agar kejadian serupa tidak terulang lagi di tahun mendatang.

Nasib Siswa di SNBP

Sementara itu, data eligible 22 siswa yang tidak bisa masuk dalam sistem PDSS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah.

Tidak munculnya nilai puluhan siswa membuat mereka terancam tidak bisa mengikuti SNBP, salah satu jalur pendaftaran masuk perguruan tinggi yang diharapkan.

Padahal para siswa sudah bersusah payah belajar agar mendapatkan nilai tinggi dari semester 1 hingga V agar bisa mendapatkan kesempatan masuk PTN melalui prestasi.

Menurut Kepala Sekolah MAN 1 Lamongan, Nur Endah Mahmudah masalah ini disebabkan kesalahan komunikasi. 

Baca juga: Hukuman Febrini Bikin Ratusan Siswa SMAN 1 Mempawah Gagal Ikut SNBP, Tunda Gaji dan Tak Naik Jabatan

Secara administratif, menurut Endah, 22 siswa tersebut tidak mengalami masalah karena tahun ini pihak sekolah telah menerapkan sistem baru, yaitu e-rapot.

Dimana terdapat 22 siswa yang nilainya tidak terbaca dalam sistem itu.  

Akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP.

Endah memaparkan, tahun ini pihaknya menerapkan sistem baru berupa e-rapot dari Rapot Digital Madrasah (RDM) yang akan nge-link ke Pusdatin.

Dalam proses ini, kata Endah, ada yang nilainya tidak terbaca sehingga tidak bisa mengikuti jalur eligible.

Terkait solusi bagi siswa yang datanya tidak terinput dalam sistem SNBP, Endah menyatakan pihak sekolah masih menunggu kepastian teknis.

Jika memungkinkan, data siswa akan diisi ulang melalui jalur manual.

“Jika memungkinkan, pihak sekolah akan memastikan data diisi ulang dengan benar melalui jalur manual,” ucap Endah kepada awak media, Selasa (4/2/2025) mengutip Kompas.com.

Selain itu, Endah mengingatkan kuota jalur manual hanya mencakup 40 persen dari total penerimaan, atau lebih kecil dibandingkan dengan jalur e-rapor yang mencapai 45 persen.

Baca juga: ITS Buka 5 Prodi Baru di SNBP dan SNBT 2025, Bioteknologi, Sains Komunikasi hingga Bisnis Digital

Meski begitu, hal ini tetap memberi harapan bagi siswa yang sebelumnya tidak terdaftar.

“Status eligible tidak menjamin masuk PTN, tetapi memberikan hak untuk mendaftar. Siswa tetap harus bersaing di tingkat nasional sesuai dengan pilihan kampusnya,” kata Endah.

Mendikti Evaluasi SNPMB

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Sanintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro akan mengevaluasi sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. 

Hal ini dilakukan pasca banyak siswa yang sempat terancam tidak bisa daftar SNBP 2025 karena sekolah belum melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). 

Menurut Satryo, siswa yang telah berjuang selama bertahun-tahun tidak boleh dirugikan hanya karena kendala administratif.

"Kita harus lihat cara solusi yang terbaik, bukan karena sistemnya bermasalah lantas mengorbankan siswa yang sudah berjuang," kata Satryo dikutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (8/2/2025).

Satryo mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi sistem terkait integrasi data antara sekolah dan lembaga seleksi nasional.

Sebab, menurutnya keterlambatan input data dan perubahan sistem di saat-saat terakhir telah menimbulkan kepanikan di kalangan peserta dan sekolah.

"Kalau memang ada siswa yang terdampak karena sistem yang belum siap, kami akan mencari jalan tengah agar tidak ada yang dirugikan," ujarnya.

Sebelumnya Mendikti memperpanjang lagi masa finalisasi sebab masih banyak sekolah yang belum melakukan PDSS.

Kali ini Satryo memutuskan untuk memperpanjang masa finalisasi lagi hingga 8 Februari 2025 pukul 04.00 WIB.

"Jadi ada waktu 9 jam untuk sekolah-sekolah memastikan, memasukkan data anak-anak yang memang akan diusulkan untuk program SNBP SNPMB," ujar Satryo dalam keterangan resminya, Jumat (7/2/2025) malam.

Satryo mengatakan, kebijakan perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dari banyak sekolah.

Satryo menduga pihak sekolah mungkin belum sempat menginput data.

"Kami masih memberi peluang kepada mereka supaya nasib anak-anak itu masih bisa kita bantu untuk diperjuangkan,” ujar Satryo.

Pihaknya berharap, sekolah dapat memanfaatkan waktu perpanjangan ini dengan sebaik mungkin.

(Reporter suryamalang.com/Hanif Manshuri)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp