SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan bahwa pedagang eceran tabung gas LPG 3 Kg bisa menjadi sub pangkalan dengan mendaftar ke Merchant Apps Pangkalan (MAP).

Namun kebijakan ini rupanya belum tersosialisasi secara merata ke pengecer.

Seperti halnya di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagian besar pedagang kelontong yang menyediakan tabung gas LPG 3 Kg tidak mengetahui kebijakan tersebut.

"Belum tau informasi itu, nggak ada yang bilang," ujar Arif, pemilik toko di Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen.

Adanya gejolak terkait elpiji rupanya belum diketahui oleh Arif. Ia mengaku masih bisa jual beli gas LPG bersubsidi ini.

Biasanya, Arif mendapatkan tabung gas elpiji ini dari pangkalan. Pemilik pangkalan gas rutin mengirim tabung ke toko Arif.

Namun, seminggu sebelumnya Arif mengaku ada sedikit kendala terkait pengiriman LPG dari pangkalan.

Pangkalan LPG langganannya tidak mengirim tabung ke dirinya.

"Kemarin sempat pangkalan gak kirim ke sini. Kata suplier stoknya kosong," bebernya.

Namun kekosongan itu tak berlangsung lama. Untuk memenuhi kebutuhan tabung gas, Arif terpaksa membeli tabung ke SPBU Kepanjen. Itu pun hanya berlangsung empat hari.

Tak hanya Arif, pemiliki toko kelontong di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen juga belum mengetahui bahwa pengecer harus mendaftar menjadi sub pangkalan.

"Nggak ada pemberitahuan, ini masih lancar-lancar pengiriman gas," ujar Toni, pemilik toko.

Jika memang pengecer diwajibkan mendaftar sebagai sub pangkalan, Toni mengaku sedikit keberatan.

Di usia yang tak muda lagi, Toni berharap pemerintah tidak menyulitkan dirinya maupun toko lain untuk menjual gas elpiji.

"Kita ngikut ke pangkalan aja. Tapi maunya yang simple aja, yang penting lancar," ucapnya.