Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Keruwetan nasib Para guru P1 swasta di Tulungagung nampaknya belum akan segera terurai dalam waktu dekat.
Meski para guru P1 atau prioritas 1 itu adalah guru honorer yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021, mereka belum mendapatkan formasi hingga saat ini.
Baca juga: Forum Guru P1 Tulungagung di-PHP Sejak 2021, Lolos PPPK Tapi Tak Ditempatkan Hingga Kini, Wadul DPRD
Nasib mereka yang terkatung-katung karena tidak kunjung mendapatkan formasi dan penempatan berpeluang terus bersambung tanpa ujung.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto, saat ini masih ada 237 guru dengan status P1.
“Yang guru P1 negeri masih tersisa 6 orang, sementara sisanya guru swasta 231 orang,” ujar Soeroto saat ditemui di kantor DPRD Tulungagung, Selasa (11/2/2025).
Lanjutnya, pada tahun 2024 lalu ada 35 guru P1 yang terangkat menjadi PPPK, terdiri dari 7 dari sekolah swasta dan 28 dari sekolah negeri.
Soeroto menambahkan, pihaknya secara prinsip mendukung para guru P1 ini mendapatkan formasi dan penempatan.
Karena itu BKPSDM Tulungagung akan meneruskan aspirasi para guru P1 ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kami juga menunggu formasi di Dinas Pendidikan sehingga para P1 ini bisa disalurkan. Mereka tinggal pemberkasan, beda dengan yang seleksi saat ini,” sambungnya.
Soeroto mengatakan, batas akhir penataan pegawai honorer adalah tahun 2024.
Karena itu pihaknya masih menunggu kebijakan selanjutnya terkait solusi para guru P1.
Menurutnya, jika ada formasi untuk P1 maka ke depan keruwetan status mereka akan terurai.
“Kami menunggu kebijakan dari pusat, apakah masih diproses tanpa tes atau masuk ke PPPK paruh waktu,” tegasnya.
Sementara data dari Forum Guru P1 Kabupaten Tulungagung, anggota mereka saat ini tersisa 196 orang.
Selain pensiun, ada juga di antara mereka yang mundur karena tekanan dari yayasan maupun putus asa dalam memperjuangkan nasibnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara, mengungkap sebenarnya kebutuhan guru saat ini masih kurang.
Apalagi setiap tahun banyak guru yang pensiun, sementara pengangkatan guru baru tidak sebanding.
Karena itu Dinas Pendidikan sebenarnya berharap semakin banyak guru yang diangkat menjadi PPPK, namun keinginan ini terkendala dengan masalah anggaran.
“Yang membutuhkan tenaga bukan hanya Dinas Pendidikan. Pada prinsipnya kami mendukung masalah pengadaan guru,” katanya.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, berjanji akan mengawal aspirasi para guru P1 yang dihasilkan dalam dialog.
Pihaknya akan mengomunikasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar para guru P1 ini mendapatkan solusi.
Diakui Marsono, melihat postur anggaran saat ini kurang mendukung untuk mengakomodasi para guru P1 saat ini.
“Kalau sekarang kurang anggaran. Apalagi pemerintah pusat melakukan penghematan,” katanya. (David Yohanes)