Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, - Tren mengadu kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ikut dilakukan oleh Rafathar, anak artis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.
Rafathar yang kini berusia 9 tahun itu mengadukan ibunya, Nagita Slavina karena suka main handphone dan malas mandi.
Dengan tingkah isengnya, Rafathar minta agar Nagita Slavina dikirim ke barak militer, sebuah program pendidikan khusus siswa bermasalah yang digagas oleh Dedi Mulyadi.
Tidak hanya pelajar, Dedi Mulyadi mulai mencanangkan pendidikan ke barak militer bagi orang dewasa yang suka nongkrong dan mabuk-mabukan.
Baca juga: Kami Ambil Alih Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Anak Korban Pemusnahan Bom di Garut, Segini per-Orang
Hal ini membuat Dedi Mulyadi trending termasuk soal video singkat dirinya mengancam anak-anak akan dijemput untuk dibawa ke barak militer.
Video tersebut kerap dijadikan 'ancaman' bagi anak-anak yang bermain HP terus-menerus atau bahkan tidak mau berangkat sekolah.
Kini Rafathar ikut-ikutan membuat video merekamnya sendiri dan berlari menuju Nagita Slavina yang bermain ponsel di sofa.
"Ni Kang Dedi nih, belum mandi. Udah siang, tu liat Kang Dedi. Jorok banget," ujar Rafathar mengutip Instagram @raffinagita1717 pada Senin (12/5/2025).
"HP muluk, lihat deh. Ke militer aja ke militer," tambah bocah yang akrab disapa Aa tersebut menyorot kamera semakin mendekat ke wajah Nagita Slavina.
Baca juga: Pesan Dedi Mulyadi Tragedi Pemusnahan Bom di Garut, Sumur Ketiga Tiba-tiba Meledak 13 Orang Tewas
Selain itu, Rafathar juga mengadu tentang perilaku Nagita Slavina yang susah makan dan pemilih makanan.
"Susah makan, susah makan, makannya milih-milih parah. Nggak sekolah," tegas Rafathar.
"Hee, ngaca yaaa. Ngacaa," sahut Nagita Slavina menyebut kelakuan Rafathar sama dengannya.
Dalam postingan tersebut, akun @raffinagita1717 ikut menandai akun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
'Rafathar ngadu ke Pak Gub @dedimulyadi71. Mama gigi mau dimasukin ke barak militer' tulis keterangan Instagram Story tersebut.
Baca juga: Ya Ampun Mas Turun Langsung Verrell Bramasta di Ulti Bupati Kritik Sekolah Militer Dedi Mulyadi
Video singkat tersebut diunggah ulang oleh Dedi Mulyadi.
'Bahkan Rafathar pun mengadukan @raffinagita1717 karena malas mandi agar dijemput ke barak militer,' tulis @dedimulyadi71 pada Selasa (13/5/2025).
Kontroversi Pendidikan Militer
Sekolah militer ala Dedi Mulyadi sejatinya masih menimbulkan kontroversi, ada yang mendukung, ada juga yang menolak.
Salah satu warga bernama Adhel Setiawan bahkan melaporkan Dedi Mulyadi kepada Komnas HAM pada Kamis (8/5/2025) sebagai bentuk protes.
Warga Jalan Abdul Malik, RT 05 RW 05, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ini menilai setiap anak memiliki cita-cita sendiri, tidak semua ingin menjadi TNI.
"(Laporan) sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah dengan perilaku akan ditempatkan di barak militer" ujar Adhel didampingi kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, Senin (12/5/2025).
"Kami enggak setuju kalau anak ini disamaratakan, diseragamkan, maupun dibina dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan," lanjutnya.
Baca juga: Bukan Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Inilah Cara Bupati Tuban dalam Membina Siswa yang Nakal
Sebagai orang tua murid, Adhel menilai, kebijakan Dedi Mulyadi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut Adhel, anak seolah ditempatkan sebagai objek bukan manusia yang memiliki kemampuan.
"Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," ungkap Adhel.
Menteri HAM Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.
Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.
Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment.
Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.
"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada Selasa (6/5/2025).
Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.
"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.
Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.
"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.
Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp