Laporan : Yusron Naufal Putra

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim menyoroti adanya dugaan pungutan di sekolah negeri yang terungkap dari aksi para siswa SMAN 1 1 Kampak, Trenggalek.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menyayangkan adanya pungutan di sekolah dan bahkan penggunaan dananya tidak transparan.

Komisi E DPRD Jatim meminta agar sekolah semestinya menjadi ruang yang membangun kepercayaan antara guru, siswa dan orang tua.

Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan akibat pungutan yang tidak jelas dasar serta peruntukannya.

"Kalau justru ada kebijakan pungutan yang tidak dikomunikasikan dengan baik ini bisa memicu hilangnya kepercayaan publik kepada sekolah,” kata Puguh, Kamis (28/8/2025). 

Dalam penjelasan siswa saat demonstrasi sebelumnya, diakui ada sejumlah iuran atau infaq yang dibayarkan para siswa di luar seragam dan SPP per bulan. 

Siswa mengaku heran ketika ada kegiatan baik di dalam maupun keluar sekolah, pihak sekolah justru mengeluhkan tidak ada dana.

Puguh turut menyoroti adanya isu pungutan yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa.

Padahal, banyak siswa penerima KIP atau PIP yang jelas-jelas berasal dari keluarga kurang mampu. 

"Kalau siswa kurang mampu ikut dipukul rata, jelas ini tidak adil,” ucap legislator asal Malang tersebut. 

Meski begitu, Puguh mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemprov Jatim segera mengambil langkah serius menindaklanjuti persoalan ini.

Kejadian ini harus dijadikan momentum untuk evaluasi menyeluruh. Sebab, SMA memang berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. 

Apalagi, dewan tak menutup mata indikasi pungutan sekolah bisa saja juga terjadi di daerah lain.

Puguh mengibaratkan, semacam fenomena gunung es di daerah.