Batu Wisata Resources Bakal Buka Rekrutmen Direksi, Tenaga Ahli Hukum Pidana dan HAM Siap Daftar

Ringkasan Berita:

• Rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Batu Wisata Resources (BWR) akan dibuka akhir tahun ini
• Wali Kota Nurochman mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pembentukan panitia seleksi (Pansel) untuk rekrutmen direksi BWR
• Peserta pertama yang rencananya akan mendaftarkan pada rekrutmen adalah Tenaga Ahli Hukum Pidana dan HAM, Suwito

SURYAMALANG.COM, BATU - Setelah mati suri cukup lama, rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Batu Wisata Resources (BWR) akan dibuka akhir tahun ini.

Hal itu disampaikan Wali Kota Batu, Nurochman, Senin (3/11/2025) kemarin.

Nurochman mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pembentukan panitia seleksi (Pansel) untuk rekrutmen direksi BWR.

Terkait open rekrutmen direksi BWR ini, peserta pertama yang rencananya akan mendaftarkan diri ialah Tenaga Ahli Hukum Pidana dan HAM Wali Kota Batu, Suwito.

“Terkait rencana mengaktifkan kembali BWR seperti yang disampaikan Pak Wali saya sangat mendukung dan saya siap berpartisipasi (rekrutmen direksi),” kata Suwito kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (4/11/2025).

Suwito menilai dengan kembalinya BWR dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui peran BUMD, sekaligus sebagai wadah untuk mengelola potensi lokal mulai sektor perdagangan, pariwisata, dan pertanian.

Baca juga: Sempat Vakum, Rekrutmen Direksi Batu Wisata Resources Bakal Digelar Tahun Ini

“Ini (BWR) bisa jadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar potensi ekonomi Batu benar-benar produktif."

"Terutama bagi putra-putri terbaik Kota Batu untuk ikut berkontribusi melalui seleksi direksi mendatang,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batu berniat mengaktifkan kembali BWR, namun melalui kajian menyeluruh agar dapat bergerak dan berjalan sesuai fungsinya secara profesional.

Sebab tak dipungkiri dalam perjalanannya beberapa tahun lalu BWR tak menunjukan capaian positif.

Bahkan hampir dibubarkan sejak Juni 2024 lalu karena dinilai tidak berkembang dan BPK juga merinci laba dan dividen atau bagi hasil dengan pemegang saham tak menunjukkan capaian positif.

“Nantinya step pertama adalah aktivasi dulu supaya instrumen dan struktur permodalan bisa dimanfaatkan."

"Setelah itu baru opsi mengganti nama dan menyusun program kerja serta rencana bisnisnya."

"Selanjutnya adalah restrukturisasi dan rebranding, disertai penyusunan program bisnis yang relevan dengan potensi daerah,” tutur Nuorchman.

Selain itu, nantinya rekrutmen direksi BWR akan digelar setelah perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum operasional BWR.

Perda sebelumnya dinilai terlalu membatasi, sehingga perlu ada perubahan.

“Perda yang sekarang tidak perspektif. Harus diubah dulu supaya bisa memanfaatkan sumber keuangan lain di luar APBD dan perlu membentuk unit baru di tiap sektor seperti pertanian atau UMKM,” pungkasnya.