Gate Parkir Alun-alun Kota Batu Jadi Program yang Dinilai Lambat dalam RKPD 2027

Ringkasan Berita:

• RKPD Kota Batu 2027 menyorot sejumlah program Pemkot Batu yang dibahas, mulai dari yang akan datang maupun yang sudah terealisasi namun dinilai kurang
• Ada beberapa program yang masuk dalam sorotan di antaranya soal gate parkir Alun-alun Kota Batu yang perangkatnya sudah terpasang berbulan-bulan, namun sampai sekarang belum berjalan optimal
• Selain itu, juga terkait pengelolaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang dinilai belum maksimal

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU - Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2027 yang digelar di Aston Inn Kota Batu, Rabu (18/2/2026), ada sejumlah program Pemkot Batu yang dibahas, mulai dari yang akan datang maupun yang sudah terealisasi namun dinilai kurang.

Ada beberapa program yang masuk dalam sorotan Wali Kota Batu, Nurochman, di antaranya soal gate parkir Alun-alun Kota Batu yang perangkatnya sudah terpasang berbulan-bulan, namun sampai sekarang belum berjalan optimal.

Selain itu, juga terkait pengelolaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang dinilai belum maksimal.

Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Pemerintah tidak boleh berada di menara gading."

"Harus turun melihat fakta di lapangan."

"Kalau tata kelola kurang optimal, itu berarti ada yang harus dibenahi,” kata Nurochman kepada SURYAMALANG.CPM, Rabu (18/2/2026).

Perihal Uji Coba Gate

Sedangkan untuk uji coba gate parkir di kawasan Alun-alun Kota Batu, Nurochman menilai penyebabnya karena perencanaan yang kurang matang dan kejelasan regulasi yang belum tuntas, sehingga gate parkir di Alun-Alun Kota Batu menjadi program yang lambat berjalan.

“Jika sebuah dinas tidak matang dalam perencanaan, pelaksanaannya akan tergesa di akhir tahun."

"Timeline uji coba harus jelas, regulasinya harus diurai secara rinci, termasuk mekanisme operasional dan pembagian hasil."

"Semua itu harus dipastikan sebelum dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam forum tersebut juga ditekankan terkait penguatan pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan daya saing daerah.

“Secara umum visi dan misi sudah baik karena disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat."

"Tinggal bagaimana komitmen perangkat daerah untuk menerjemahkannya ke dalam perencanaan dan alokasi anggaran bagi kepentingan publik,” jelasnya.

Momentum konsultasi publik RKPD 2027, lanjut Nurochman, juga menjadi ruang evaluasi atas kinerja sebelumnya agar persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk program-program yang lambat dan kurang optimal saat perencanaan tidak terulang.