Deni Wicaksono : DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunker Luar Negeri, Fokus Kawal Program Pro Rakyat

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengungkapkan pihaknya menghapus anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Editor: iksan fauzi
SURYAMALANG.COM/ISTIMEWA
RAKOR KPK : Wakil Ketua DPRD Jatim (kanan) dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono saat mengikuti Rakor KPK Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/3). Deni mengungkapkan pihaknya menghapus anggaran kunker luar negeri. 

SURYAMALANG.COM | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengungkapkan pihaknya menghapus anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Kepastian penghapusan anggaran kunker ke luar negeri tersebut tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Tahun 2025 yang dibahas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

"Kami hapuskan anggaran kunker luar negeri. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kepentingan rakyat Jawa Timur. Jadi sepanjang tahun 2025 ini, DPRD Jatim tidak akan menganggarkan atau melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," ujar politisi PDI Perjuangan ini kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (4/9/2025).

Menurut Deni Wicaksono, DPRD Jatim saat ini fokus mengawal seluruh program dan kebijakan Pemprov Jatim untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia menyebutkan, sejumlah program Pemprov Jatim untuk kepentingan masyarakat yang akan dilaksanakan, di antaranya meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, menurunkan angka kemiskinan, serta menaikkan pertumbuhan ekonomi.

"Tentunya, kesejahteraan rakyat tetap menjadi program prioritas yang harus kami kawal," kata Deni Wicaksono.

Deni juga mengungkapkan, tidak ada pembahasan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim dalam P-APBD Tahun 2025. 

Ia mengatakan P-APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar untuk memperkuat program pro rakyat. 

Yakni, program-program yang yang secara langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Ia menambahkan fokus utama kebijakan anggaran P-APBD kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

Ia merinci, di antara program pro rakyat itu adalah pemberian beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako. 

Ia menjelaskan, DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

“Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” beber beber Deni Wicaksono sekaligus mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini, Kamis (4/9/2025).

Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved