Pemkab Kediri Minta Bantuan Kementerian PUPR, Kerugian Rp 136 M dari Kebakaran Gedung Pemerintah

Laporan : Isya Anshori

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Pemkab Kediri berharap dukungan dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kerugian akibat kerusuhan

Dari hasil analisis internal Pemkab Kediri sebelumnya, nilai kerugian untuk tiga gedung pemerintahan ditaksir mencapai Rp 136 miliar.

Jika ditambah dengan kerugian pada kendaraan dan peralatan kantor, total kerugian akibat kerusuhan melonjak hingga Rp 160 miliar.

Data Pemkab menunjukkan peralatan dan mesin yang terdampak mencapai 4.723 item dengan nilai kerugian sekitar Rp 23,9 miliar.

Sementara kerusakan pada tiga gedung pemerintahan diperkirakan senilai Rp 136 miliar.

Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Surabaya bersama tim ahli dari Jakarta turun langsung meninjau sejumlah gedung pemerintahan Kabupaten Kediri yang terdampak kerusuhan beberapa waktu lalu, Kamis (11/9/2025).

Ada empat gedung yang menjadi objek pemeriksaan, tiga diantaranya milik Pemerintah Kabupaten Kediri yakni Gedung Sekretariat Daerah (Sekda), Gedung DPRD, dan Gedung Bupati. 

Sementara satu gedung lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Gedung Samsat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri Muhammad Erfin Fatoni mengatakan pengecekan hari ini belum menghasilkan kesimpulan final. 

"Masih diperlukan analisis lebih lanjut. Tujuannya untuk menilai apakah gedung-gedung ini perlu pembangunan total atau cukup dilakukan rehabilitasi," jelas Erfin.

Menurut Erfin kunjungan kali ini juga belum bisa memastikan bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Belum ada kejelasan apakah Kementerian PUPR akan menanggung penuh biaya pembangunan atau hanya sebagian.

"Yang ingin dipastikan adalah kategori kerusakan. Apakah sudah masuk rusak berat yang harus dibangun ulang dari nol, atau cukup direhabilitasi," imbuhnya.

Menurut Erfin, hal ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Selain PUPR, kajian teknis juga dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Hari ini merupakan kunjungan ketiga ITS untuk pengumpulan data akhir. 

Laporan pendahuluan dijadwalkan selesai dalam waktu dekat, sedangkan laporan final diperkirakan rampung satu minggu setelahnya.

Pemkab Kediri berharap ada dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Menurut Erfin, percepatan pemulihan sangat bergantung pada besaran bantuan. Jika tidak sepenuhnya dibiayai pusat, Pemkab harus menyiapkan opsi rasionalisasi anggaran.

Di sisi lain, Erfin menyebut tantangan lain yang dihadapi adalah potensi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKDD) hingga 25 persen pada tahun depan.

Jika benar terjadi, Pemkab akan melakukan penyesuaian besar-besaran pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Biasanya, rincian pemotongan TKDD akan diatur melalui Peraturan Pemerintah atau PMK yang terbit pada Oktober. 

"Saat ini kami masih menunggu kepastian sambil terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar proses pemulihan pasca kerusuhan tidak berlarut," ungkapnya.