Wamendagri Terlihat Putus Asa Merespons Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Ringkasan Berita:

• Wamendagri Bima Arya mengaku kehabisan diksi untuk menjelaskan strategi menurunkan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. 
• Bima Arya menilai perlu evaluasi mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dan sistem Pilkada. 
• Bima Arya menyebut imbauan pencegahan korupsi kepada kepala daerah saja tidak cukup.

SURYAMALANG.COM | JEMBER - Banyaknya kepala daerah di Indonesia terjerat korupsi, meski belum genap setengah periode menjabat, membuat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sepintas putus asa.

Ya, Bima Arya mengaku Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan retreat untuk kepala daerah dan selalu mewanti-wanti agar tidak melakukan tindakan korupsi.

Nyatanya, masih banyak kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Terakhir, KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi dan Bupati Pati Sudewo. 

Sebelumnya, ada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Merespons kepala daerah terjerat kasus korupsi, Bima Arya mengaku kehabisan kata.

Bima mengaku pemerintah pusat sudah menggembleng para kepala daerah sejak pelantikan.

"Kami sudah kehabisan kata-kata ya," ujar Bima usai bedah buku Babat Alas di Universitas Jember, Jumat (13/2/2026).

Bima mengatakan para kepala daerah telah mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, bahkan telah dibekali langkah pencegahan adanya korupsi.

"Ret ret sudah, langkah langkah pencegahan juga sudah, instrumen juga sudah," papar Bima.

Baca juga: Diduga Korupsi dan Diciduk KPK, Wali Kota Maidi Malah dapat Dukungan dari Masyarakat Kota Madiun

Baca juga: Tampang Sudewo Bupati Pati di Gedung KPK Jakarta, Pakai Jaket Gelap dan Memilih Bungkam

Baca juga: Jadi Saksi Kasus Korupsi, Khofifah Bantah Terima 30 Persen Fee Dana Hibah DPRD Jatim

Evaluasi rekrutmen calon kepala daerah

Bima menilai yang perlu dievaluasi adalah mekanisme rekrutmen kepala daerah dan sistem Pilkada. 

Sebab imbauan pencegahan korupsi saja tidak cukup.

"Kedepan yang perlu dilakukan adakah menggencarkan digitalisasi pemerintahan. Pembayaran non tunai, transaksi digital itu menutup ruang korupsi," kata dia.

Oleh karenanya, kata Bima reformasi birokrasi saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan pembaharuan sistem politik negara.

"Kombinasi antara ikhtiar reformasi birokrasi. Disisi lain juga evaluasi rekruitmen poltik," imbuhnya.