DPRD Jatim Ajak Masyarakat Awasi Layanan Mudik Lebaran 2026

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah saat mudik Lebaran 2026. 
• Legislatif mendorong kolaborasi optimal antar-lembaga untuk mengurai titik rawan kemacetan dan memastikan keselamatan pemudik. 
• Khusnul Arif, Wakil Ketua Komisi D, meminta warga melaporkan setiap kendala pelayanan agar segera ditindaklanjuti. Jawa Timur sebagai salah satu tujuan utama pemudik di Indonesia membutuhkan pengawasan ekstra.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Momentum mudik Idul Fitri 2026 menjadi perhatian DPRD Jawa Timur yang mengimbau masyarakat aktif mengawasi layanan pemerintah.

Sinergi antara dinas perhubungan, pemerintah daerah, dan kepolisian disebut krusial untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik.

DPRD juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kendala pelayanan langsung ke legislatif maupun OPD terkait.

Dengan pengawasan bersama, diharapkan tradisi mudik di Jawa Timur berlangsung aman dan lancar.

DPRD Jatim Soroti Layanan Mudik 2026

Komisi D DPRD Jatim berharap masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam momentum mudik maupun arus balik lebaran.

Legislatif pun mendorong sinergi optimal baik pemerintah maupun pihak terkait agar pelaksanaan mudik hingga arus balik berjalan aman dan lancar. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor ini.

"Kami mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur bahwa ketika ada kendala terkait dengan pelayanan Pemprov, sampaikan kepada kami," kata Khusnul Arif dalam penjelasannya, Jumat (20/3/2026). 

Momen Idul Fitri memang identik dengan mudik atau pulang ke kampung halaman. Selama ini, mudik menjadi semacam tradisi tahunan masyarakat Indonesia termasuk Jawa Timur.

Sejauh ini, Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi jujugan pemudik baik keberangkatan maupun kedatangan. 

DPRD Provinsi Jawa Timur pun mendorong optimalisasi kolaborasi antar-lembaga, khususnya antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak kepolisian dalam mengurai titik-titik rawan kemacetan selama masa mudik dan balik.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, berbagai upaya telah dilakukan mulai pemeriksaan kelaikan kendaraan secara berkala di sejumlah titik strategis dan sejumlah upaya lainnya.

Selain bisa lapor kepada DPRD Jatim, Khusnul Arif mengatakan masyarakat juga bisa lapor langsung kepada OPD terkait. 

Yakni, jika didapati ada kendala pelayanan selama masa mudik maupun arus balik. 

"Menghubungi OPD mitra kami, PU Bina Marga, maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur," jelas politisi Partai NasDem ini. 

(SURYAMALANG.COM/Yusron Naufal Putra )

Ikuti saluran SURYAMALANG di >>>>> News.google.com