Korban SK ASN Palsu Gresik Sukses Tipu Kades dan Lurah, Tergiur Masukkan Keluarga Lewat Jalur Ilegal

Ringkasan Berita:

• Pecatan ASN berinisial ATN diduga menjadi otak penipuan SK ASN palsu di Gresik dengan menyasar Kades dan Lurah sebagai korban utama. 
• Para pejabat tersebut diminta menyetor uang hingga ratusan juta rupiah per orang agar sanak famili mereka bisa menjadi ASN tanpa melalui tes resmi. 
• Kasus ini terbongkar setelah 6 dokumen SK palsu ditemukan dan dilaporkan langsung oleh Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Utomo, ke Mapolres Gresik atas dugaan pemalsuan tanda tangan.

SURYAMALANG.COM, GRESIK - Kasus dugaan penipuan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gresik mengungkap fakta mengejutkan mengenai profil para korbannya.

Tidak main-main, rayuan maut ATN, seorang pecatan ASN tahun 2019, diduga berhasil memperdaya pejabat tingkat desa hingga kelurahan.

Mengandalkan kemampuan bersilat lidah, pelaku meyakinkan para Kepala Desa (Kades) dan Lurah untuk menyetorkan uang demi mendapatkan kursi abdi negara melalui jalur ilegal.

Kades hingga Lurah Jadi Sasaran

Pelaku ATN, yang diketahui sudah berkeluarga, menyasar Kades hingga Lurah agar tergiur menjadikan sanak famili mereka sebagai abdi negara di Pemkab Gresik melalui jalur ilegal.

Nominal yang diminta untuk satu orang korban mencapai angka ratusan juta rupiah.

"Korbannya selain kepala desa, juga lurah," ungkap seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga: Kabar Kematian Yai Mim dalam Masa Tahanan di Polresta Malang Kota Kagetkan Warga Kota Batu

Bahkan, terdapat lurah yang nekat menawarkan beberapa anggota keluarganya sekaligus untuk menjadi abdi negara dan telah menyetorkan sejumlah uang kepada ATN.

Dalam pusaran kasus ini, muncul pula nama AGS, seorang ASN aktif yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik, yang diduga ikut berperan.

Investigasi Internal Inspektorat dan APIP

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Achmad Hadi, menyatakan pihaknya tengah mendalami keterlibatan berbagai pihak.

"Untuk nama orang, instansi dan substansi masih proses analisis tim APIP, akan disampaikan ketika sudah bisa disimpulkan, dan tim inspektorat juga berproses paralel dengan tim APH untuk kemungkinan ada indikasi pidananya," ujar Achmad Hadi.

Hadi menjelaskan, tim Inspektorat menangani kasus pemalsuan dokumen SK ASN ini dalam koridor kewenangan administratif. 

Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah selaku pembina kepegawaian dalam mengambil kebijakan.

"Sedangkan terkait indikasi tindakan pelanggaran pidana akan menjadi kewenangan Tim APH," jelasnya.

Baca juga: Curhat Kurir di Malang, Gagal COD Berdampak Buruk pada Penilaian Kinerja hingga Risiko Nonaktif

Saat ini, Inspektorat sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dari beberapa OPD sebagai saksi.

Hal ini menyusul adanya sejumlah orang yang mendatangi kantor dinas minggu lalu dengan klaim telah mendapatkan "SK Penempatan sebagai ASN".