Dampak Efisiensi Anggaran, Pemkot Blitar Tidak Buka Rekrutmen CPNS dan PPPK pada 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkot Blitar tidak melakukan rekrutmen CPNS maupun PPPK pada 2026 karena efisiensi anggaran
• Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mengatakan, saat ini kondisi pemerintahan sedang melakukan efisiensi besar-besaran terkait belanja kepegawaian
• Pemkot Blitar akan menghitung ulang jumlah pegawai dalam rangka mengurangi beban belanja kepegawaian

SURYAMALANG.COM, KOTA BLITAR - Buntut efisiensi anggaran, Pemkot Blitar tidak melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026.

Pemkot Blitar justru akan menghitung ulang jumlah pegawai dalam rangka mengurangi beban belanja kepegawaian.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mengatakan, saat ini kondisi pemerintahan sedang melakukan efisiensi besar-besaran terkait belanja kepegawaian.

Apalagi, mulai 2027, pemerintah harus menerapkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang harus menekan belanja pegawai menjadi maksimal 30 persen.

"Dalam rangka efisiensi dan keterbatasan anggaran, kami tidak bisa menciptakan lapangan kerja dengan cara menambah formasi CPNS, PPPK, maupun THL tahun ini," kata Mas Ibin kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (14/4/2026).

"Apalagi, tahun depan, kami harus menerapkan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD," lanjutnya.

Baca juga: Revitalisasi Lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar Ditarget Mulai Juni 2026, Kios Partisi Akan Dibongkar

Dikatakannya, Pemkot Blitar akan menghitung ulang jumlah pegawai.

Kemungkinan, Pemkot Blitar justru akan mengurangi jumlah PPPK dan THL karena dampak efisiensi anggaran.

"Jadi tata kelola pemerintahan sedang mengalami sesuatu yang luar biasa berat. Kami minta maaf kepada seluruh masyarakat, mungkin formasi pemerintahan berkurang banyak," ujarnya.

Menurutnya, kalau hari ini, masyarakat masih berpikiran mencari lapangan pekerjaan dari formasi pemerintahan, itu juga kurang pas.

Karena, kondisi tata kelola pemerintah hari ini betul-betul sedang melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran untuk belanja kepegawaian.

Baca juga: 4 Warga Malang Tarik Tiket Paksa di Wisata Tumpak Sewu Diciduk Polisi, Beraksi di Sempadan Sungai