Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur Tersisa 0,29 Persen Berdasarkan Data BPS dan Kemenko PMK

Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur juga mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025.

Bahkan lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.

Struktur ekonomi Jawa Timur sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen, dan pertanian sebesar 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menyebut, capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, hingga para relawan sosial yang bergerak bersama dalam semangat gotong royong.

Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Khofifah menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menurunkan angka statistik, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.

Baca juga: Harga Telur di Kabupaten Blitar Anjlok, Peternak Merugi Rp 800 Ribu per Hari