Pemkot Batu : Penggunaan ABT Ilegal Harus Ditertibkan

SURYAMALNG.COM, BATU - Pemerintah Kota Batu harus menertibkan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) oleh pengusaha hiburan, hotel dan pertanian.

Pasalnya, pemanfaatan ABT tanpa izin dipastikan akan bisa merusak kelestarian alam. Disamping itu, bila ABT ditertibkan dan pengguna dikenakan retribusi maka akan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu.

Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Sugeng Hariyono mengatakan, saat ini ditengarai banyak pengusaha di Kota Batu nakal. Mereka memanfaatkan ABT namun tidak mau membayar pajak atau retribusi ke Pemkot Batu.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga. Katanya saat ini ada 136 ABT di Kota Batu. Padahal dugaan kami jumlah ABT mencapai lebih dari 200 lokasi," kata Sugeng, kemarin.

Dijelaskan Sugeng, pemanfaatan ABT secara berlebihan bisa merusak lingkungan, sehingga perlu dilakukan penertiban dalam penggunannya. Apabila ada ABT ilegal, maka Pemkot Batu harus segera bertindak untuk menutupnya.

"Sejak tahun lalu izin pemanfaatan ABT yang berwenang mengeluarkan Provinsi Jatim. Kalau sekarang masih ada izin pemakaian ABT dari Pemkot Batu itu jelas tidak benar," ucap Sugeng.

Dijelaskan Sugeng, tahun 2016 PAD Kota Batu ditarget mencapai Rp 128 miliar. Dan salah satu sumbernya berasal dari Pajak ABT.

Dikatakan Sugeng, apabila penggunaan ABT ditertibkan, maka tahun depan PAD Kota Batu dari pajak ABT pasti bertambah. Ditambahkan Sugeng, pihaknya telah banyak menerima laporan dari masyarakat tentang ABT. Salah satunya ada hotel di Kota Batu yang memiliki tiga ABT. Bahkan dalam area hotel terdapat juga sumber mata air.

"Lalu bagaomana pengelolaan sumber mata air itu yang masih belum ada penjelasan,"

engurangi penggunaan ABT-nya. Sebagai solusi, pemerintah akan menugaskan PDAM Kota Batu untuk memenuhi kebutuhan air yang diperlukan masyarakat," tutur Arief.