Muhammadiyah Ajak Kemitraan hingga Harmoni Sosial pada Momen HUT ke-112 Kota Malang

Ringkasan Berita:

• Pada HUT)ke-112 Kota Malang, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Abdul Haris, menyoroti pentingnya penguatan kemitraan dan harmonisasi sosial dalam pembangunan kota
• Menurut Abdul Haris, Kota Malang memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi
• Dalam konteks kehidupan beragama, Abdul Haris mengingatkan agar pemerintah turut menjaga suasana kota tetap kondusif, tidak membuka ruang bagi berkembangnya kemaksiatan

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang menjadi momentum refleksi bagi berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Abdul Haris, menyoroti pentingnya penguatan kemitraan dan harmonisasi sosial dalam pembangunan kota.

Menurut Abdul Haris, Kota Malang memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi.

Potensi tersebut, kata dia, perlu dioptimalkan melalui kemitraan yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat.

“Potensi akademik Kota Malang luar biasa. Ini perlu ditingkatkan kemitraannya, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (1/4/2026).

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan harmonisasi sosial di tengah masyarakat yang semakin beragam.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dinilai harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

Baca juga: Pemkot Malang Lakukan Survei Pedagang, Upaya Cari Titik Temu Penataan Pasar Besar

Dalam konteks kehidupan beragama, Abdul Haris mengingatkan agar pemerintah turut menjaga suasana kota tetap kondusif, termasuk dengan tidak membuka ruang bagi berkembangnya tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan.

Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan.

Menurutnya, selama ini arah kebijakan kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan, sehingga belum terbentuk peta jalan (road map) jangka panjang yang konsisten.

“Perlu ada perencanaan yang berkelanjutan, tidak berganti-ganti setiap pergantian pimpinan,” katanya.

Di sektor lingkungan, ia mendorong adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi politik dan lembaga keagamaan.

Pengaturan pembangunan juga diharapkan lebih ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Abdul Haris menekankan pentingnya dialog antarumat beragama maupun internal umat untuk memperkuat pemahaman dan mencegah prasangka.

“Dialog perlu diperbanyak, baik internal maupun antarumat beragama, agar tidak saling berburuk sangka,” ujarnya.

Ia menambahkan, Muhammadiyah siap berperan lebih aktif dalam persoalan publik, baik melalui pemikiran maupun aksi nyata, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

“Selama ini komunikasi belum banyak dilakukan, sehingga pemerintah dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Ke depan harus lebih bersinergi,” katanya.

Menutup pernyataannya, Abdul Haris menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-112 Kota Malang, seraya berharap kota ini semakin maju.

“Selamat Dirgahayu Kota Malang, semoga menjadi kota yang mbois dan berkelas,” ujarnya.

Baca juga: Pemkot Malang Tunggu Kebijakan Pusat Tekan Belanja Pegawai, Tanpa Rencana Rumahkan PPPK

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, serta elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi keagamaan, guna memperkuat arah pembangunan Kota Malang.

“Jalan terbaik itu gotong royong. Semua stakeholder harus terlibat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Tanpa koordinasi yang baik, menurutnya, program pembangunan berpotensi tidak efektif dan justru boros sumber daya.

“Kalau tidak ada koordinasi, akan boros energi, biaya, dan program. Sasarannya bisa itu-itu saja,” ujarnya.

Amithya mencontohkan perlunya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program, seperti Universal Health Coverage (UHC).

Program tersebut, kata dia, perlu didukung oleh perangkat daerah lain, seperti dinas tenaga kerja untuk pendataan pekerja, serta dinas kependudukan untuk validasi data masyarakat.

“Ini membutuhkan banyak ‘perkawinan kerja’ antar perangkat daerah agar program berjalan efektif,” katanya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut kolaborasi semua pihak telah menciptakan Kota Malang semakin baik. Ia memastikan kolaborasi akan terus diperkuat untuk pembangunan Kota Malang.

Apalagi, Kota Malang menuju Kota Metropolitan, di tengah jumlah penduduk yang terus tumbuh dan semakin padat. Maka kolaborasi tidak bisa dielakan. 

Kolaborasi di tahun-tahun mendatang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, perluasan akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

ia menyebut bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, seiring pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, hingga disrupsi teknologi.

“Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang adaptif dan kolaboratif,” tegasnya.

Wahyu juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan data Musrenbang, tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam RKPD 2027 mencapai 55 persen dari total usulan yang masuk.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kota Malang yang mbois dan berkelas,” ujarnya.