Sektor Pariwisata Kota Malang Hadapi Tantangan Imbas Kebijakan Efisiensi Energi

Ringkasan Berita:

• Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai kebijakan kerja dari rumah yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif
• Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi energi akan mengubah pola kerja. Belakangan, pemerintah mulai mengatur pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH)

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Sektor pariwisata di Kota Malang berpotensi tertekan karena kebijakan efisiensi energi.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menghitung dampaknya.

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi energi akan mengubah pola kerja.

Belakangan, pemerintah mulai mengatur pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). 

Baihaqi menyatakan masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan.

Sembari menunggu aturan teknis yang pasti, ia tengah mengkaji dampak kebijakan itu terhadap pariwisata.

“Ini nanti kita evaluasi sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: ASN Pemkab Malang Harus Belajar Ngirit, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Besar-besaran

Tak hanya itu, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga mulai diberlakukan.

Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pergerakan wisata.

Di sisi lain, Kota Malang justru tengah memasuki momentum strategis. Dalam waktu dekat, akan ada kejuaraan maraton pada 26 April.

Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 7.000 pelari dari tingkat lokal, nasional hingga Asia Tenggara.

Pada 16 Juni akan digelar reli sepeda motor antik, serta sejumlah turnamen internasional lainnya yang masih dalam rangkaian perayaan.

Disporapar kini dihadapkan pada dua kepentingan, yakni menjaga geliat pariwisata tetap tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi energi. 

Baihaqi mengatakan, rencana agenda pariwisata itu akan diupayakan tetap terselenggara sembari mencari solusi di tengah kebijakan efisiensi energi.

Pada tahun ini, Disporapar Kota Malang menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 3,4 juta orang pada tahun 2026.

Biahaqi menyatakan fokus utama pada 2026 adalah optimalisasi destinasi yang sudah ada, khususnya Kayutangan Heritage.

Baca juga: Orang Tua Jadi Kunci Penanganan Anak yang Kecanduan Terhadap Gawai

Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai kebijakan kerja dari rumah yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif.

Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, kerja dari rumah belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.

Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi.

Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.

“Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya kerja dari rumah malah berubah menjadi kerja di mana saja."

"Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina.

Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga.

Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.

Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah.

Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan kerja dari rumah berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

“Kerja dari rumah bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.