Anggaran BBM DLH Kota Malang Terancam Habis September, Ajukan Tambahan Rp4 Miliar

Ringkasan Berita:

• Terjadi pembengkakan biaya operasional di DLH Kota Malang akibat kenaikan harga BBM solar non-subsidi per 4 Mei 2026, di tengah skema refocusing anggaran yang justru menurunkan pagu BBM dari Rp11 miliar menjadi Rp7,29 miliar.
• Biaya rutin BBM naik dari Rp900 juta menjadi Rp1,3 miliar per bulan. Anggaran yang ada saat ini diprediksi hanya cukup hingga September 2026.
• DLH mengoperasikan 50 kendaraan non-subsidi dan 6 alat berat di TPA Supiturang (yang menghabiskan Rp300 juta/bulan). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang harus memikirkan cara agar operasional kendaraan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa optimal.

Pasalnya, telah terjadi kenaikan harga BBM solar non-subsidi yang mengoreksi alokasi pagu anggaran.

Beberapa kendaraan di DLH Kota Malang menggunakan solar non subsidi. Harga solar non-subsidi resmi mengalami kenaikan per 4 Mei 2026.

Kondisi ini, berdampak signifikan pada biaya operasional kendaraan diesel.

Berbeda dengan yang subsidi, pemerintah memastikan harga solar subsidi tetap stabil. 

Baca juga: Volume Sampah di Kota Batu Meningkat saat Libur Lebaran 2026, DLH Terapkan Skema 247

Dikutip dari dokumen penganggaran APBD 2026, DLH Kota Malang awalnya telah mengalokasikan anggaran kebutuhan bahan bakar minyak dalam Rancangan APBD Tahun 2026 senilai Rp 11 miliar dalam pos belanja operasional. 

Anggaran tersebut menjadi komponen terbesar dalam pos belanja operasional DLH Kota Malang, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp 24,5 miliar.

BBM digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, terutama pengangkutan sampah, operasional armada, hingga alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supiturang. 

Namun dalam skema refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, anggaran BBM mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 7,29 miliar.

Penurunan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran daerah.

Alternatif Pembiayaan dan Modernisasi TPS

Menghadapi kondisi tersebut, Anggota Komisi C, DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mendorong DLH Kota Malang mencari alternatif pembiayaan di luar APBD, salah satunya melalui kerja sama dengan sektor swasta.

“DLH harus pintar mencari alternatif pembiayaan, misalnya melalui CSR perusahaan. Sampah ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi juga dunia usaha,” katanya, Jumat (8/5/2026).

Selain itu, Dito juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan sampah, baik melalui riset maupun inovasi teknologi.

Dito menilai, keterbatasan anggaran pada APBD 2026 disebut belum mampu menjawab persoalan di lapangan secara optimal.

“Perguruan tinggi harus ikut konsen, karena ini masalah bersama,” imbuhnya.

Baca juga: Anomali Volume Sampah di Kota Malang Turun 100 Ton saat Lebaran, DLH: Banyak Mahasiswa Mudik