BBM Naik: Pemkot Malang Kaji Kendaraan Listrik, Anggaran Tak Cukup hingga Akhir Tahun

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong Pemerintah Kota Malang mencari berbagai skema efisiensi anggaran, termasuk mengkaji penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik. 
• Langkah tersebut dipertimbangkan setelah alokasi anggaran BBM yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun 2026. 
• Selain membeli kendaraan listrik, Pemkot Malang juga mengkaji opsi menjual kendaraan lama maupun menyewa kendaraan elektrik jika dinilai lebih efisien.

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencari skema penghematan anggaran. 

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah beralih secara bertahap dari kendaraan dinas berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kamis (11/6/2026).

Menurut Erik, kenaikan harga BBM sebenarnya telah diprediksi sejak beberapa waktu lalu oleh Pemkot Malang.

Oleh karena itu, berbagai skenario antisipasi telah dibahas jauh sebelum penyesuaian harga diumumkan.

Baca juga: Berita Malang Raya Populer: Warga Batu Jual Mercedes Usai Pertamax Naik, Jembatan Turen Diperbaiki

“Kami sudah memprediksi dan membahas bahwa BBM ini akan ada kenaikan, dan ternyata memang benar. Tidak hanya Dex, tetapi juga jenis BBM lainnya,” kata Erik.

Erik menambahkan, kebijakan efisiensi dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebenarnya sudah lama diterapkan di lingkungan Pemkot Malang.

Namun, kenaikan harga BBM yang terus terjadi membuat pemerintah harus mencari langkah yang lebih strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran.

“Kalau efisiensi dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebenarnya sudah lama kami lakukan,” ujarnya.

Anggaran Tidak Cukup hingga Akhir Tahun

Erik mengungkapkan, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini semakin menantang setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai sekitar Rp350 miliar.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM menyebabkan kebutuhan operasional kendaraan dinas ikut membengkak.

Akibatnya, alokasi anggaran BBM yang telah disusun sebelumnya diperkirakan tidak akan mencukupi hingga akhir tahun anggaran 2026.

“Setelah kami hitung, alokasi anggaran BBM yang ada tidak sampai memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun. Masih banyak kurangnya, dan kami tidak punya uang tambahan,” katanya.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ada Potensi Banyak Pembeli Beralih ke BBM Subsidi

Kondisi tersebut membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan rapat dan simulasi guna mencari formulasi kebijakan yang paling memungkinkan.

Menurut Erik, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan pengurangan anggaran tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.