Berita Malang Raya Populer: Pilkades Serentak 310 Desa Digeber, Kematian Mahasiswa UB Masih Misteri

Laporan Reporter SURYAMALANG.COM, Lu'lu'ul Isnainiyah/Dya Ayu

Ringkasan Berita:

• Kabupaten Malang mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak 2027 yang akan diikuti 310 desa, dengan tahapan pra-sosialisasi yang sudah mulai dilakukan oleh DPMD. 
• Regulasi terbaru juga mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa hingga maksimal tiga periode serta skema penanganan calon tunggal. 
• Di sisi lain, Polres Batu masih kesulitan mengungkap penyebab kematian mahasiswa S3 UB karena belum adanya saksi kunci yang melihat langsung kejadian.

SURYAMALANG.COM, MALANG RAYA - Dua isu besar tengah menjadi sorotan di wilayah Malang Raya, mulai dari persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Malang hingga belum terungkapnya kasus kematian mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) di Kota Batu.

Agenda demokrasi tingkat desa tersebut akan melibatkan ratusan desa dan dijadwalkan digelar pada 2027 mendatang.

Sementara itu, kasus kematian mahasiswa UB masih menyisakan banyak tanda tanya meski penyelidikan telah berjalan berbulan-bulan.

Berikut ulasan selengkapnya:

Pilkades Serentak 310 Desa Digeber

Pilkades serentak di Kabupaten Malang diselenggarakan pada 2027 mendatang.

Sebanyak 310 desa di Kabupaten Malang bakal berpartisipasi dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo mengatakan, pelaksanaan Pilkades berlangsung pada Juni 2027.

Saat ini, pihaknya telah melakukan tahapan pra-sosialisasi kepada Kepala Desa (Kades).

"Kami telah mengumpulkan perwakilan Kepala Desa dan asosiasi Kepala Desa dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang dalam pra-sosialisasi Pilkades," kata Nurcahyo kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Cuaca Malang-Kota Batu Hari Ini Jumat 12 Juni 2026: Waspada Petir, Suhu Dingin hingga 16°C

Pada proses pra-sosialisasi, Nurcahyo memaparkan skema regulasi Pilkades serta menyerap aspirasi dari perwakilan Kades.

Sebelum kegiatan ini, pihaknya juga telah mengikuti sosialisasi secara daring dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Nurcahyo menyebutkan, dalam regulasi terbaru jabatan Kepala Desa saat ini dibatasi maksimal tiga periode.

Jika Kades sudah menjabat sebanyak tiga periode, maka ia tidak bisa melanjutkan ke periode selanjutnya.

"Tapi kalau baru dua periode misalnya periode yang lalu enam tahun kemudian ditambah dua tahun itu dia masih ada kesempatan satu kali lagi untuk maju," tandasnya.