32 Dapur MBG Kabupaten Malang Disuspend, Zulham Minta Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat dan Politisi

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 32 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang disuspend karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). 
• Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengusut dugaan permainan dalam proses perizinan operasional dapur MBG tersebut. 
• Zulham juga meminta keterbukaan terkait pihak yang meloloskan izin dan daftar yayasan mitra MBG yang menggunakan anggaran negara.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kasus pemberhentian sementara atau suspend terhadap 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok.

Zulham berinisiatif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menguak dugaan permainan dalam proses perizinan, menyusul adanya 32 SPPG yang dikenai sanksi suspend tersebut.

Diketahui, suspend dijatuhkan karena 32 SPPG itu tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari standar jumlah penerima manfaat, luas bangunan, hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Nanti, kalau RDP, kami minta agar Pak Sekda Budiar, sebagai Ketua Satgas MBG harus terbuka. Yakni, terkait dinas mana saja yang disinyalir terlibat meloloskan izin operasional SPPG tanpa prosedural itu," tegas Zulham, yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Dana dari BGN Pusat Belum Cair, 45 Dapur MBG di Jombang Terpaksa Berhenti Beroperasi

Menurut Zulham, semua pihak yang selama ini diduga bermain-main dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apalagi, menurutnya, persoalan yang mencuat di tingkat nasional berpotensi menjalar hingga ke daerah.

"Sanksi suspend terhadap 32 SPPG atau dapur MBG di Kabupaten Malang itu memperkuat kekhawatiran serupa," paparnya.

Audit Tuntas dan Keterbukaan Yayasan Mitra

Zulham menilai, persoalan 32 SPPG yang disuspend tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah teknis. Ia menduga ada persoalan yang lebih serius di balik lolosnya operasional SPPG yang ternyata tidak memenuhi syarat.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang itu, perlu ada audit menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang berperan dalam proses tersebut.

"Siapa yang meloloskan, dan siapa yang menerima imbalan atas izin operasional itu? Itu harus dikuak dan diaudit tuntas," tegasnya.

Baca juga: Usulan Anak Orang Kaya Dicoret dari Penerima MBG, Nanik S Deyang Segera Laporkan Data ke Prabowo

Selain meminta pengusutan terhadap pihak yang meloloskan izin operasional 32 SPPG tersebut, Zulham juga mendesak adanya keterbukaan terkait daftar yayasan mitra SPPG di Kabupaten Malang.

Zulham meminta Ketua Satgas MBG menjelaskan secara terbuka latar belakang yayasan-yayasan yang terlibat dalam program tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan pejabat maupun politisi tertentu.

"Apakah pemilik yayasan itu tak ada kepanjangan tangan dari pejabat atau politisi tertentu. Kami minta ketua Satgas MBG menjelaskannya karena MBG itu pakai uang rakyat (yakni, Rp 268 triliun)," pungkasnya.

LSM Pro Desa Dukung Pengungkapan Kasus

Dukungan terhadap usulan RDP juga datang dari Koordinator LSM Pro Desa, Ahmad Kusairi.

Kusairi sepakat agar kasus suspend terhadap 32 SPPG di Kabupaten Malang diungkap secara terbuka.

"Kami mendukung langkah anggota dewan, yang punya usulan RDP buat menuntaskan kasus itu," papar Kusairi, yang merupakan mantan Juru Bicara Bupati Malang Sanusi saat Pilkada 2024 lalu.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> News.google.com