Sikap NasDem hingga Golkar Atas Usulan PDIP Mutasi Kadis Cipta Karya Malang di Rapat Paripurna DPRD

Ringkasan Berita:

• Dukungan terhadap langkah evaluasi kinerja ini juga disuarakan oleh Fraksi PKB yang menilai ketegasan kontrol legislatif sangat diperlukan demi mengawal percepatan proyek Alun-Alun Kepanjen. 
• Di sisi lain, manuver politik Fraksi PDIP ini memunculkan rumor skenario mutasi berupa tukar posisi jabatan antara Farid Habibah dengan sejumlah kepala dinas senior lainnya. 
• Merespons desakan mutasi yang kian menguat dari antar-fraksi dewan tersebut, Sekda Kabupaten Malang Budiar buka suara.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wacana pergantian Kepala Dinas Cipta Karya, Farid Habibah, yang dilempar oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat Paripurna atas tanggapan LKPJ Bupati HM Sanusi MM pada Senin, (15/6/2026) lalu, kini menggelinding menjadi bola panas.

Usulan ini memantik reaksi beragam dari antar-fraksi di DPR; sebagian langsung mengamini usulan PDIP tersebut, sementara sebagian lainnya masih bersikap malu-malu.

Ketua Fraksi NasDem, Amarta Fasa, menilai usulan tersebut sah-sah saja karena setiap anggota dewan memiliki hak untuk mengawasi kinerja kepala dinas.

Namun, Fasa menambahkan keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati HM Sanusi MM, apakah senada dengan penilaian anggota dewan atau tidak.

Baca juga: Sikap Nanik S. Deyang Kabur dari Wartawan Lewat Belakang, BGN Didesak Jelaskan Motor Listrik MBG

"Ya, bagus lah, itu bagian kontrol dari anggota dewan. Cuma, itu tergantung pak bupati," tutur Fasa, anggota dewan dua periode yang dikenal santun di setiap memberikan tanggapan, Rabu, (17/6/2026).

Mengenai sikap resmi NasDem, Fasa cukup lihai memberikan wacana yang tidak langsung menolak, namun juga tidak serta-merta mengamini.

Alasan utamanya, karena Fasa tidak mengenal langsung sosok Habibah, apalagi terkait rekam jejak kinerjanya. 

Dinas Cipta Karya sendiri bukan mitra kerja komisi Fasa, melainkan bermitra dengan Komisi III yang membidangi urusan ke-PU-an.

"Coba, nanti saya dalami lewat anggota dewan NasDem yang ada di Komisi III. Baru, setelah itu, kami bisa bersikap," tegas Fasa yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I tersebut.

Golkar dan PKB Sepakat

Pandangan yang hampir mirip dengan Fraksi PDIP juga datang dari Ketua Fraksi Golkar, Sudjono.

Menurutnya, usulan Fraksi PDIP untuk mengevaluasi kinerja Habibah beserta kepala dinas lainnya merupakan hal yang wajar.

Sudjono mengkhawatirkan, jika fungsi kontrol seperti ini tidak berjalan, kinerja para kepala dinas akan terkesan asal jalan saja.

"Itu bagian dari kontrol kami buat mengingatkan pak bupati, agar bisa menempatkan kepala dinas yang berkompetensi," tegas Sudjono, mantan Kadis Pertanian Pemkab Malang sebelum akhirnya menjadi anggota dewan dua periode.

Dukungan senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB, Abdulloh Satar.

Baca juga: 6 Hari Hilang Terseret Ombak Pantai Pangi Blitar, Jasad Santri Kediri Ditemukan di Atas Batu Karang

Pria yang akrab disapa Gus Satar ini mengatakan, usulan PDIP yang digaungkan dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Bupati Sanusi itu cukup pantas untuk diacungi jempol.