Alasan Purbaya Berani Prediksi Prabowo Bisa Lengser Februari 2026, 3 Hari Beruntun Jumpa Presiden

Setelah menjabat, Purbaya langsung menunjukkan ketegasannya dalam mengelola keuangan negara.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah melarang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk membeli valuta asing seperti dolar AS.

Baca juga: Viral Momen Menkeu Purbaya Makan Siang Ayam Penyet Sambel Ijo di Warung Tenda, Telihat Santai

Dana tersebut ditempatkan sebagai deposito dengan tujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil agar bisnis dan konsumsi masyarakat meningkat.

"Kalau beli dollar saya sikat dia. Saya pengawas Danantara, masih bisa nyikat," tegas Purbaya dalam acara Investor Daily Summit.

Purbaya menilai, pembelian dolar AS menggunakan dana pemerintah dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan merusak kebijakan fiskal yang telah dirancang.

Purbaya bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk sabotase terhadap kebijakan pemerintah.

"Kalau uang Rp 200 triliun dibeli dollar AS, apa dampaknya untuk saya? untuk saya rugi karena saya akan membiayai pelemahan nilai tukar. Uangnya dipakai untuk menyerang nilai tukar," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya tetap optimistis terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Purbaya menyebut, posisi uang primer (base money/M0) per September 2025 tumbuh 13,2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan saat krisis moneter 1998 yang mencapai lebih dari 100 persen.

Menurut Purbaya, kondisi ini masih tergolong aman dan risiko pelemahan nilai tukar akibat injeksi dana pemerintah masih kecil.

"Dalam keadaan sekarang sih antara 20–30 persen masih aman, sedangkan kita baru di 13 persen. Jadi masih kecil risiko uang yang saya inject tadi menimbulkan pelemahan nilai tukar yang signifikan," jelasnya.

Pecat 26 Pegawai Dirjen Pajak

Terbaru, Purbaya memecat 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diduga menyalahi aturan bahkan diduga menyelewengkan anggaran. 

Purbaya mengatakan, pihaknya telah melakukan bersih-bersih khususnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan tak kenal ampun untuk pelanggaran apalagi rang-orang yang menerima suap.

"Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) nemuin orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat," kata Purbaya ditemui di Gedung Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya menegaskan, hal ini memberi pesan kepada teman PNS Pajak lain untuk tidak main-main lagi.