Alasan Purbaya Berani Prediksi Prabowo Bisa Lengser Februari 2026, 3 Hari Beruntun Jumpa Presiden

Alasan Purbaya berani prediksi Prabowo bisa lengser Februari 2026 gara-gara ancaman ekonomi, tiga hari berturut-turut jumpa presiden.

|
Dok. Sekretariat Presiden
PURBAYA PREDIKSI PRABOWO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (KANAN) saat memberikan keterangan pers Program pengampunan pajak atau tax amnesty kembali menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto (KIRI) saat memberikan keterangan pers di Sumbu Kebangsaan IKN, Kalimantan Timur pada Senin (12/8/2024). Purbaya berani Prediksi Prabowo bisa lengser Februari 2026, tiga hari beruntun jumpa Presiden. 

"Ya biar saja (pegawai DJP dipecat), kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman Pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi!" ujar Purbaya.

Selain 26 pegawai dipecat, masih ada 13 pegawai lainnya sedang diproses.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, pemecatan karyawan itu tidak lain karena mereka melanggar dan demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Dengan sangat menyesal, kami telah memberhentikan 26 karyawan. Hari ini, ada tambahan 13 kasus yang sedang saya tangani,” ujar Bimo dalam acara peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Daftar Harga Asli BBM, Elpiji, Listrik Tanpa Subsidi Dibongkar Purbaya: LPG 3 Kg Rp42 Ribu

Bimo menuturkan, tindakan tegas ini dilakukan tanpa pandang bulu. Ia berkomitmen untuk memecat siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan, sekecil apa pun nilainya.

“Seratus rupiah saja jika ada fraud, saya akan pecat. Handphone saya terbuka untuk para whistleblower dari Bapak dan Ibu sekalian, dan saya jamin keamanannya,” tegasnya.

Menurut Bimo, langkah bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan wajib pajak.

"Memasuki bulan keempat saya menjabat, saya ingin menegaskan bahwa kami terus berbenah, memperbaiki diri, dan membersihkan institusi ini,” katanya.

Bimo menambahkan, kepercayaan publik adalah modal sosial paling penting dalam sistem perpajakan modern.

Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela sulit tercapai dan tanpa kepatuhan sukarela, efektivitas negara dalam mengumpulkan penerimaan akan menurun.

Untuk itu, Bimo berharap langkah-langkah pembenahan internal dapat meyakinkan masyarakat jika hak dan kewajiban wajib pajak benar-benar dijamin, sebagaimana tertuang dalam Piagam Wajib Pajak yang baru saja diluncurkan.

(Tribunnews.com/Kontan.co.id)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp 

Sumber: Surya Malang
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved