Mulai Juni 2026, Pemprov Jatim Geser Jadwal WFH ASN dari Hari Rabu ke Jumat

Ringkasan Berita:

• Gubernur Khofifah mengumumkan Pemprov Jatim menggeser jadwal WFH ASN dari hari Rabu ke hari Jumat yang akan berlaku mulai Juni 2026. 
• Kebijakan WFH yang sudah berjalan sejak April 2026 ini terbukti efektif menekan konsumsi BBM, menghemat penggunaan listrik, air, telepon, serta memangkas anggaran perjalanan dinas. 
• Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menegaskan sistem kerja ini bukan berarti libur, melainkan tetap menjaga produktivitas ASN.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan penyesuaian jadwal sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jadwal WFH yang semula dilakukan setiap hari Rabu, kini diganti menjadi hari Jumat mulai Juni 2026.

Kebijakan ini diambil, berdasarkan hasil evaluasi rapat pleno bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Negara Grahadi, dengan fokus utama melanjutkan program penghematan energi.

“Kebijakan WFH akan kita lanjutkan. Tapi ada penyesuaian ya, yang semua Rabu diganti hari Jumat mulai Juni 2026,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (30/5/2026). 

Baca juga: Jam Mengajar Guru Honorer Lebih Banyak dari Guru ASN, Seminggu Ngajar 33 Jam

Sebagaimana diketahui, sejak April 2026, ASN Pemprov Jatim diberlakukan sistem kerja WFH dengan semangat penghematan energi. Baik itu hemat penggunaan BBM, listrik, air dan juga telepon kantor. 

Efektif Tekan Konsumsi BBM

Hal senada dijelaskan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Emil menjelaskan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan WFH ASN Pemprov Jatim efektif menekan konsumsi BBM.

“Dampaknya positif dan alhamdulillah kinerja ASN relatif bisa kita jaga dari rekan-rekan yang melakukan WFH," kata Emil.

Lebih lanjut, Emil menegaskan dampak yang cukup signifikan dalam pelaksanaan WFH adalah konsumsi BBM dan juga perjalanan dinas yang cukup banyak dikurangi.

Baca juga: Gaji Ke-13 ASN di Kota Blitar Segera Cair: Sasar PNS, PPPK hingga Anggota DPRD

"Yang signifikan adalah penghematan BBM karena kan tidak berpergiannya para pegawai karena mereka benar-benar bekerja dari rumah" jelasnya. 

"Selain itu juga sudah mulai diterapkan video conference atau rapat online guna memastikan bahwa rekan-rekan ini bekerja dari rumah,” tegas Emil.

Jaga Produktivitas Kerja

Menurut Emil, sedari awal Pemprov Jatim telah memperingatkan WFH tidak boleh diartikan libur.

Teknologi digital dimanfaat untuk menjaga produktifitas meskipun tidak secara fisik berada di kantor. 

Baca juga: Keluhkan Status Non-ASN hingga Kesejahteraan, Guru TK di Kabupaten Malang Ngadu ke DPRD

“Itu yang jadi penting, jadi penghematan dari sisi terbesar pengurangan konsumsi BBM dari pegawai" terangnya. 

"Kalau dari sisi pemerintah kan sebenarnya kita sudah mengurangi perjalanan dinas juga ya, penggunaan BBM di kantor berkurang tetapi yang besar pengurangan dari itu,” pungkasnya.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> News.google.com