Malang Raya

DPD RI Monitoring Langsung Pilkada Kota Batu

Sementara Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan, pihaknya menyambut baik monitoring yang dilakukan DPD RI.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Abdul Kadir Amir Hartono, Anggota DPD RI dari Jawa Timur 

SURYAMALANG.COM, BATU - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu dimonitoring langsung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal itu dilakukan DPD RI untuk mengetahui berbagai persoalan Pilkada sebagai masukan dalam penyusunan UU Pemilu.

"Dengan turun dan melihat langsung tahapan pelaksanaan Pilkada kami bisa mengetahui di mana saja persoalan yang bisa diakomodir penyelesaianya dalam UU Pemilu nantinya," kata Abdul Kadir Amir Hartono, Anggota DPD RI dari Jawa Timur di KPU Kota Batu, Selasa (17/1/2017).

Dijelaskan Abdul Kadir, dari hasil monitoring yang dilakukannya dalam Pilkada Kota Batu dirasa tidak ada persoalan yang signifikan. Hal itu dikarenakan KPU sebagai penyelenggara Pilkada cukup cepat bekerja dan telah melakukan persiapan dengan baik. Termasuk dalam pemanfaatan IT sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada sudah tertata sesuai dengan peruntukkanya.

"Makanya, kami mengapresiasi KPU Kota Batu yang sudah cukup baik dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada," ucap Abdul Kadir.

Selanjutnya, dikatakan Abdul Kadir, pihaknya juga telah memastikan potensi terjadinya money politik dalam Pilkada Kota Batu masih ada. Dan langkah pencegahan yang dilakukan oleh KPU dan instansi terkait lain sudah tepat. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada para pemilik hak suara untuk tidak mudah terpengaruh oleh uang dalam menentukan pilihan.

"Tinggal nanti dilihat apakah pemilih betul-betul tidak tergoda oleh uang atau justru mudah dipengaruhi uang. Itu yang akan dilihat nanti ketika coblosan," tandas Abdul Kadir Amir Hartono.

Sementara Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan, pihaknya menyambut baik monitoring yang dilakukan DPD RI. Dan pihaknya berharap dari hasil monitoring tersebut bisa menjadi bahan untuk perbaikan aturan atau UU Pilkada.

"Tentunya kerja keras kami dalam menyelenggarakan Pilkada berintegritas bisa masuk monitoring Pemerintah," tutur Rochani.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved