PAW Adalah Solusi Tercepat untuk Mengatasi Kekosongan di Gedung DPRD Kota Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Prahara yang menimpa Kota Malang perlahan-lahan mulai bisa teratasi. Langkah kongkret yaitu diskresi percepatan Pergantian Antar Waktu (PAW) diberikan oleh pemprov Jatim untuk bisa mengatasi kekosongan anggota dewan setelah sebelumnya 41 anggota dewan kota Malang tersangkut kasus korupsi.

Langkah percepatan PAW tersebut dinilai merupakan solusi tercepat untuk bisa mengatasi kekosongan di gedung dewan kota Malang. Pasalnya setelah PAW dilantik, maka proses roda pemerintahan bisa kembali berjalan normal. Tentunya hal itu berangsur-angsur membuat roda pemerintahaan di Kota Malang kembali berjalan normal.

Director of Center for Election and Political Party (CEPP) Uni-link Malang, Asep Nurjaman mengakui bahwa sebenarnya masalah yang terjadi di DPRD Kota Malang merupakan permasalahan pelik. Tetapi juga ia menyebut bahwa pasti ada hikmah di balik permasalahan yang muncul di Kota Malang. Apalagi saat ini proses PAW sudah berjalan dan ada percepatan dari Pemprov Jatim.

"Dengan permasalahan yang muncul saat ini seharusnya membuat seluruh komponen bangsa harus punya concern untuk bagaimana melahirkan wakil-wakil rakyat yang lebih baik lagi. Kalau PAW ini memang harus dilakukan untuk menjembatani roda pemerintahan agar bisa kembali berjalan normal," ucapnya Kamis (6/9/2018).

Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa calon-calon PAW yang diajukan partai tersebut harus bisa menjawab ekspektasi masyarakat. Sebab, dengan kondisi yang ada sekarang maka masyarakat sudah pasti kecewa dengan apa yang terjadi di gedung DPRD Kota Malang. Untuk itu, 40 orang calon PAW tersebut harus bisa langsung tune in bekerja sesuai dengan bagianya masing-masing untuk mengembalikan fungsi dewan.

"Hal yang paling penting adalah para anggota dewan dari hasil PAW ini harus bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka harus bisa menjawab keraguan publik atas apa yang sudah terjadi sebelumnya," imbuhnya.

Sementara itu, pria yang juga merupakan kepala perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang itu, menambahkan bahwa apa yang sudah terjadi di DPRD Kota Malang harus bisa jadi pelajaran. Baik bagi PAW yang akan dilantik sebagai anggota dewan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Apalagi tahun depan masyarakat juga akan kembali menghadapi pemilihan umum yang di dalamnya juga akan ada pemilihan legislatif.

"Dengan kasus yang sudah terjadi ini maka rakyat harus menyadari bahwa hak pilih ada di tangan mereka. Untuk itu, sebagai pemilih masyarakat juga harus mengambil pelajaran dan mereka harus benar-benar bisa jeli dalam memilihi demi bisa melahirkan kepemimpinan yang bagus," tambahnya.

Terlepas dari itu, Asep mengakui bahwa tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan apa yang terjadi di Kota Malang. Pasalnya, apa yang terjadi di kota Malang merupakan sesuatu hal yang lazim meskipun memang hal itu diluar dugaan semua orang. Ia juga meyakini bahwa para calon PAW yang diajukan parpol juga tidak akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan pendahulunya.

"Kalau berbicara masalah korupsi mungkin di semua daerah juga sama. Hanya saja kebetulan kota Malang yang saat ini terlihat. Tetapi yang perlu diyakini adalah dengan perubahan ini akan ada solusi yang terbaik," pungkasnya.