Kabupaten malang

Waduh, PPK & PPS di Kabupaten Malang Tiga Bulan Belum Terima Gaji

Para pejuang suksesnya pesta demokrasi itu akhirnya harus gigit jari untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari karena haknya belum diberikan

Waduh, PPK & PPS di Kabupaten Malang Tiga Bulan Belum Terima Gaji
IST
Logo Kabupaten Malang 

SURYMALANG.COM, KEPANJEN - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas pada Pemilu 2019 sedang dilanda nelangsa. Pasalnya, sudah tiga bulan ini mereka belum mendapatkan honor. Penderitaan mereka semakin lengkap ketika dana operasional selama lima bulan juga belum di terima.

Para pejuang suksesnya pesta demokrasi itu akhirnya harus gigit jari untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari karena haknya belum diberikan.

"Iya, pada merana. Honor tiga bulan plus operasional belum cair," curhat salah seorang anggota PPK yang menolak ditulis namanya itu, ketika dikonfirmasi kemarin,  Sabtu (15/9/2018).

Dia juga mengungkapkan bahwa, keterlambatan honor membuat PPK, khususnya PPS sangat keteteran. Karena mayoritas mereka sangat mengandalkan honorium sebagai penyelenggara Pemilu.

Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka terpaksa menghutang. Begitu juga untuk menunjang kegiatan mereka yang berkaitan dengan tugas.

Jika tidak demikian, kata laki-laki itu, maka kegiatan tidak akan berjalan. Mereka hutang untuk membeli alat tulis kantor atau konsumsi.

"Istri saya marah-marah. Karena saya sering keluar malam ikut rapat tapi tidak mendapat gaji," keluhnya.

Dia pun mengaku tak habis pikir kenapa sampai terjadi keterlambatan pencairan honor dan operasional. Karena pengelolaan anggaran saat Pemilu 2019 merupakan kewenangan KPU Kabupaten langsung, yang sebelumnya waktu Pilgub menjadi kewenangan provinsi.

"Heran kalau anggaran di kelola oleh KPU Kabupaten mengaturnya kan mudah, tapi kok telat, lantas anggaranya kemana," ujarnya.

Dia juga turut mencemaskan kinerja anggotanya bakal melorot gara-gara honor tidak segera diterima.

Honor pada Pemilu 2019, sebut dia mengalami kenaikan meski tidak besar. Yakni Rp 900 ribu untuk Ketua PPS dan Rp 850 ribu bagi anggota. Sedangkan pada Pilgub Jatim lalu, honornya hanya sebesar Rp720 ribu dan anggota Rp 680 ribu.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved