Terima Rombongan Kirab Satu Negeri, Bupati Madiun Sebut Membela Tanah Air Hukumnya Wajib

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro menerima puluhan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser yang ikut dalam Kirab Satu Negeri, di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun, Sabtu (13/10/2018).

Setibanya di pendopo, satu dari 17 bendera merah putih yang dibawa oleh peserta kirab diserahkan kepada Bupati Madiun Kaji Mbing, sebagai simbol telah diterimanya rombongan peserta Kirab Satu Negeri di Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, bupati yang akrab disapa Kaji Mbing, menceritakan perjuangan KH Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945, yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Santri. Sebagaimana diketahui, acara puncak Kirab Satu Negeri akan digelar pada 26 Oktober 2018 sekaligus memperingati Hari Santri Nasional di Jogjakarta.

Kaji Mbing menuturkan, peringatan Hari Santri didasari petistiwa yang terjadi pada 22 Oktober 1945, ketika pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari mendeklarasikan Resolusi Jihad.

Saat itu, resolusi jihad diserukan untuk merespons Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang mencoba menjajah kembali Indonesia. KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada 21- 22 Oktober 1945.

Para ulama kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad. "Tanggal 22 oktober menjadi titik awal ditetapkannya Hari santri. Pada saat itu, dicanangkan membela tanah air itu wajib hukumnya,"katanya.

Dia menjelaskan, Hari Santri bukan hanya milik GP Ansor atau milik Banser saja, tetapi juya milik seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat, TNI, Polri, Ansor, Banser, serta organisasi lain, harus menjadi satu, dan menjadi konstruksi yang kokoh agar bangsa ini bisa menjadi maju.

"Apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan yang dilakukan para pendahulu kita yang rela melakukan segalanya demi negeri ini," katanya.

Sementara itu, Kasatkornas Banser, Alfa Isnaini mengatakan, Kirab Satu Negeri digagas pimpinan pusat GP Ansor dan Banser. Kirab ini menjadi sebuah ekspresi GP Ansor dan Banser dalam melakukan gerakan cinta agama dan cinta Indonesia.

Ia mengatakan, saat ini rasa kebangsaan dan rasa kebersamaan masyarakat Indonesia telah tereduksi. Dia mencontohkan dengan munculnya kelompok-kelompok anti NKRI, dan juga kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

"Apa itu, terdengar di semua masyarakat kita, ada kelompok-kelompok yang anti NKRI, dengan mengusung konsep bernegara yang khilafah, ada juga yang mengusung konsep komunis. Artinya ada kelompok tertentu yang mempersoalkan NKRI,"katanya.

Ia mengatakan, ada juga kelompok yang tidak mau hormat kepada merah putih. Dari beberapa hal tersebut, menjadikan rasa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tidak nyaman.

"Kemudian kami turun ke bawah untuk melihat kenyataan di bawah, apakah nasionalisme itu masih utuh, masih mayoritas. Apakah penghormatan kepada bendera merah putih itu masih dilakukan di seluruh komponen masyarakat bangsa, apakah kebhinekaan itu menjadi sesuatu yang terus bergulir di masyarakat, dan jawabannya iya," katanya.

Oleh sebab itu, GP Anshor dan Banser mengaggas sebuah Kirab Satu Negeri membawa 17 pataka bendera merah putih, berangkat dari lima titik pemberangkatan, Sabang (Aceh), Nunukan (Kalimantan Utara), Miangas (Sulawesi Utara), Rote (NTT) dan Merauke (Papua). Tujuannya meneguhkan ulang sikap berbangsa, sikap berdasar Pancasila, sikap berbhineka tunggal ika, dan cinta merah putih.

"Itu kami gelorakan terus, di seluruh jengkal tanah nusantra dari lima titik tadi dan akan diakhiri di Lapangan Stadion Maguwoharjo tanggal 26 Oktober 2018, dihadiri Presiden Jokowi,"katanya.