Malang Raya

Komnas HAM Kunjungi Kota Malang, Sutiaji Uraikan Keberpihakan Pemkot Terhadap Kelompok Minoritas

Pemkot Malang akan mendudukkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam derajat sesuai fitrah yang diberikan Tuhan.

Komnas HAM Kunjungi Kota Malang, Sutiaji Uraikan Keberpihakan Pemkot Terhadap Kelompok Minoritas
benni indo
Wali Kota Malang, Sutiaji. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Keberpihakan Pemkot Malang terhadap kelompok minoritas ditakar Komnas HAM RI. Didampingi Sekda Kota Malang Wasto, Kadispendukcapil Eni Hari, dan Kadisbudpar Ida Ayu Wahyuni, Walikota Malang Sutiaji menjelaskan kepada Tim Komnas HAM, bahwa keberadaan FKUB Kota Malang menjadi jembatan sekaligus wadah merangkul kelompok minoritas di Kota Malang.

"Kelompok penghayat kepercayaan masuk bagian dalam FKUB. Kami selalu ajak dalam setiap dialog-dialog keagamaan maupun kemasyarakatan,” ujar Sutiaji, Sabtu (10/11/2018).

Dikatakan Sutiaji, terkait keputusan Pemerintah Pusat atas pencatuman dan pencatatan status keagamaan dalam identitas kependudukan yang menjadi perhatian Komnas HAM RI, Pemkot Malang telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada komunitas penghayat kepercayaan. Termasuk atas pertanyaan Tim Komnas HAM terhadap perlindungan akan hak pengajaran agama di sekolah sekolah terhadap putra putri penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

"Iya itu juga telah jadi perhatian. Saya sudah minta kepada pemuka kepercayaan agar segera menyepakati dan merumuskan dalam kongresnya, agar membuat aturan pengajaran tersebut. Tentu akan berjalan efektif bila memang sudah ada siswa yang terdata dalam status keagamaannya menjadi Penghayat, "imbuh Sutiaji.

Dari data Dispendukcapil Kota Malang, ada 22 paguyuban penghayat kepercayaan dengan anggota sekitar 1000 - 2000 orang. Bagi mereka yang melakukan perubahan status keagamaan menjadi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, baru ada 2 KK serta 3 KTP, dan ke semuanya tidak diikuti dengan perubahan status keagamaan anak anaknya dan atau anggota keluarga lainnya.

Secara tegas, Walikota Sutiaji menyampaikan kepada Tim Komnas HAM bahwa sejalan dengan visinya sebagai Walikota Malang, maka Pemkot Malang akan mendudukkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam derajat sesuai fitrah yang diberikan Tuhan. Bahkan Sutiaji menceritakan pengalaman rohaninya yang juga menjadi landasan sekaligus spirit bermartabat.

Pada masa kecil, Sutiaji melihat seorang anak tuna daksa ditantang untuk mengambil uang tapi harus menggunakan satu tangan, sementara si anak tak memiliki jemari tangan dan lengan.

"Apa yang dilakukan, di saat orang mengira pasti dia nggak bisa ambil uang tersebut, ternyata dengan kecerdikan dan kecerdasan si anak itu membasahi ujung lengan dengan air liur dan ditempelkannya uang itu sehingga terangkat. Subhanallah, maka jangan memandang sebelah mata atau meminggirkan kelompok minoritas, dan itu yang dipahami dari memartabatkan,” kenangnya.

Hal itu juga yang melandasi Pemkot Malang memberikan perlindungan kepada minoritas. Kasub Bag Rencana Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Andre Wahyu Cahyadi menerangkan, sejauh ini baru Kabupaten Wonosobo yang menjadi daerah dengan skor tertinggi dalam perlindungan kelompok minoritas.

"Kota Malang dengan kondusifitas serta heterogenitasnya yang tinggi, kami harap juga menjadi salah satu daerah yang memiliki skor sekaligus panutan untuk kepedulian terhadap kelompok minoritas, "ujar Andre saat melakukan kunjungan dan verifikasi secara langsung kepada Walikota Malang Sutiaji, Kamis (8/11/2018). 

Penulis: Benni Indo
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved