Inilah Babak Akhir 18 Bekas Anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Level Pertama

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana akhirnya menjatuhkan vonis terhadap 18 bekas anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, Rabu (19/12/2018) siang.

Berkas perkara 18 terdakwa korupsi itu dibagi tiga, tiap berkas terdiri dadi 6 terdakwa.

Sidangnya pun dilangsungkan bergantian sesi sehingga memakan waktu yang lama. Hakim mencabut hak politik semua terdakwa.

Inilah rincian vonis untuk enam terdakwa sesi pertama:

Pertama, terdakwa Sulik Sulistyowati diputus empat tahun dan delapan bulan penjara dan denda Rp 400 juta, subsider satu bulan pidana.

Kedua, terdakwa Abdul Hakim diputus empat tahun dua bulan penjara dan denda Rp 200 juta, subsider satu bulan pidana kurungan.

Ketiga, Bambang Sumarto divonis pidana penjara empat tahun delapan bulan dan denda Rp 400 juta, subsider satu bulan pidana.

Keempat Imam Fauzi, diputus pidana penjara empat tahun satu bulan dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

Kelima Syaiful Rusdi yang divonis empat tahun satu bulan dan denda Rp 200 juta, subsider satu bulan kurungan.

Terakhir Tri Wahyudiani divonis empat tahun dua bulan dan denda Rp 200 juta, subsider pidana kurungan satu bulan.

6 TERDAKWA SESI KEDUA 

Pertama, terdakwa Rahayu divonis pidana penjara empat tahun dua bulan dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan serta mengganti uang Rp 152,5 juta ke kas negara Kota Malang dengan batasan waktu selama satu bulan, subsider 3 bulan.

Yang kedua adalah Yaqud Ananda yang dipidana penjara empat tahun delapan bulan dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 150 juta dan diberi waktu satu bulan subsider tiga bulan.

Ketiga, Heri Subiantoro yang divonis empat tahun satu bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider satu bulan dan uang pengganti Rp 150 juta, subsider tiga bulan.

Keempat, Sukarno, diputus empat tahun satu bulan pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan, beserta uang pengganti Rp 150 subsider tiga bulan.