Mendikbud ke Malang, Sebut Rencana Rombak Pendidikan Vokasi Melalui Revitalisasi Strategi untuk SMK

SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, akan merombak pendidikan vokasi dengan melakukan revitalisasi strategi untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurutnya, saat ini Kemendikbud mempunyai masalah yang cukup serius terkait dengan jumlah SMK yang ada di Indonesia.

Dari 13 ribu SMK yang ada di Indonesia, hanya 4 ribu yang berstatus negeri.

"Di Jawa Timur masih ada 40 persen SMK yang masih belum terakreditasi. Problem yang ada di Jawa Timur merupakan cerminan nasional. Karena itu kita akan menata lebih serius," ucapnya saat ditemui SURYAMALANG.COM di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (27/12/2018).

Lanjutnya, Ia akan merubah strategi untuk SMK yang selama ini dibangun dengan mengunakan pendekatan supply side menjadi demand side.

"Dengan supply side, kita memproduksi lulusan tapi kita tidak pernah tahu ia akan kerja di mana setelah lulus nanti. Jadi sekarang kita ubah dengan demand side, kita undang pelajar smk kita tanya pinginnya apa, pingin seperti apa lulusnya dan memfasilitasi alat praktek untuk duduk bersama sembari menyusun kurikilum," ujarnya.

Menurutnya, kurikulum yang diberikan saat ini, 60 sampai 70 persen yang menentukan ialah perusahaan.

Untuk itu nantinya perusahaan yang akan memberikan semacam sertifikasi untuk menilai standart kemampuan yang dimiliki oleh pelajar tersebut.

"Para pelajar SMK nantinya akan diberikan setifikat rekognisi bahwa anak itu memiliki standart untuk bekerja di perusahaan walaupun perusahaan tersebut tidak bekerja sama dengan sekolahnya. Intinya kemampuan dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi," ujarnya.

Muhadjir optimis strateginya itu mampu memberikan dampak postifi untuk kemajuan bangsa.

Ia berharap, tiga hingga empat tahun mendatang SMK dapat memproduksi sesuai dengan kebutuhan kerja.

Tak hanya itu, ke depan nantinya Kemendikbud akan memberikan kurikulum baru yakni mengenai kebencanaan, anti korupsi dan radikalisme.

"Semuanya sudah disusun dan sudah jadi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saat ini kita masih fokus mencari judul dan temanya saja," imbuhnya.