Minggu, 12 April 2026

Malang Raya

Pejabat Malas, Dana Untuk Rakyat Batu Terancam Tak Cair

Bila hal itu betul terjadi maka rakyat Batu akan dirugikan. Dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Aji Bramastra
kompasiana
Ilustrasi. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Badan Anggaran DPRD Kota Batu merasa prihatin dengan sikap SKPD Pemkot Batu yang belum membuat Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).

Pasalnya, tanpa DPA yang dibuat oleh SKPD maka PAPBD 2015 tidak bisa dicairkan.

Anggota Banggar DPRD Kota Batu, Didik Machmud mengatakan, membuat DPA oleh SKPD merupakan keharusan. Dan DPA itu bisa disusun dengan cepat karena sudah ada konsep sejak awal yang diusulkan dalam PAPBD 2015.

"Makanya, kami ikut heran juga mengapa DPA sampai belum dibuat dan disampaikan oleh SKPD Pemkot Batu," kata Didik Machmud, Senin (19/10/2015).

Seharusnya, menurut Didik Machmud, ketika PAPBD sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD semua SKPD Pemkot Batu sudah menyiapkan DPA masing-masing. Dan sambil menunggu PAPBD 2015 disetujui Gubernur Jatim maka DPA tersebut sudah mulai dilaporkan dan diproses oleh tim anggaran Pemkot Batu.

Dengan begitu ketika PAPBD disetujui Gubernur Jatim maka DPA bisa langsung ditanda tangani tim anggaran Pemkot dan penggunaan anggaran bisa langsung dilakukan.

Akan tetapi, ungkap Didik Machmud, setelah sekitar dua minggu PAPBD 2015 disetujui Gubernur Jatim ternyata SKPD Pemkot belum membuat DPA maka otomatis PAPBD tidak bisa langsung digunakan.

Dikhawatirkan, bila DPA belum juga dibuat SKPD maka PAPBD hingga masa waktu anggara 2015 habis dan bisa menjadi SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) semuanya.

"Bila hal itu betul terjadi maka rakyat Batu akan dirugikan. Dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia. Tentu itu bukan prestasi baik bagi Kota Batu," tandas Didik Machmud.

Oleh karena itu, menurut Didik Machmud, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu sebagai pimpinan daerah harus bisa bersikap tegas dan bijaksana dalam menghadapi persoalan tersebut.

Semua langkah terbaik harus dilakukan untuk menghindari macetnya penggunaan anggaran. Mulai dari koordinasi hingga membahas persoalan yang ada dengan SKPD harus dilakukan.

"Kami yakin, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki jalan keluar terbaik menghadapi situasi tersebut," tutur Didik Machmud. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved