Blitar

Hukuman Berat Bakal Dijatuhkan Hakim ke Para Bos Investasi Bodong

"Apa yang dilakukan kelima terdakwa itu sudah memenuhi unsur pidana. Yakni, dugaan penipuan dan penggelan, serta melanggar UU Perbankan,"

Hukuman Berat Bakal Dijatuhkan Hakim ke Para Bos Investasi Bodong
surya/imam taufiq
Para mantan bos DBS, tertunduk lemas saat dituntut hukuman penjara oleh jaksa pada sidang di PN Blitar, Senin (14/12). 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Ancaman hukuman berat bakal membayangi kelima terdakwa bos investasi bodong, PT Dua Belas Suku (DBS).

Soalnya, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Senin (21/12/2015) siang, Roro Hartini SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Blitar, menolak pembelaan kuasa hukum terdakwa.

Pada tanggapannya atas pembelaan terdakwa, Roro tetap pada pendiriannya. Yakni, meminta agar Jefri Cristian Daniel, owner DBS, dituntut hukuman penjara 13 tahun, denda 10 miliar dan subsider 6 bulan penjara. Sedang, keempat anak buahnya, dituntut hukuman penjara 10 tahun, dan masing-masing didenda 10 miliar, subsider 6 bulan penjara, dengan dipotong masa tahanan.

Mereka adalah Rinekso Dwi Raharjo, Yermia Surya Kusuma, Natalia Riena Rosari, dan Naning Yuliati, semuanya para diireksi DBS.

"Apa yang dilakukan kelima terdakwa itu sudah memenuhi unsur pidana. Yakni, dugaan penipuan dan penggelan, serta melanggar UU Perbankan. Karena itu, kami mohon Yang Mulia mengabulkan tuntutan kami ini," kata Roro.

Selanjutnya, Yapi SH MH, ketua majelis hakim memperjelas pada kelima terdakwa atas tanggapan JPU tersebut.

"Kalian, sudah dengar sendiri ya, tanggapan bu jaksa atas pembelaan kuasa hukum kalian. Kalau sudah jelas, kami akan menentukan vonis pada sidang mendatang. Namun, sidang berikutnya akan berlangsung, Rabu (30/12) mendatang," paparnya.

Menanggapi hal itu, Nur Yoko SH mengaku tetap yakin, bahwa kliennya tak bersalah. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya. Yakni, tuduhkan JPU terhadap kliennya itu tak benar. Semestinya, itu hanya ranah perdata, namun kliennya dikenakan pidana.

Ditambahkannya, yang perlu diketahui iu, PT DBS itu merupakan bisnis komunitas. Artinya, para member sudah paham kalau suatu saat nanti, jika tak ada anggota baru, yang mendaftar, maka usaha itu akan berhenti. Sebab, tak ada uang yang masuk sehingga tak ada bagi hasil antarmember.

"Itu sudah dipahami mereka, termasuk dengan segala risikonya. Bahkan, mereka yang melapor itu, sebenarnya mereka itu sudah menikmati hasilnya. Hanya saja, mereka terlalu berambisi, untuk menikmati hasil lebih besar," pungkasnya.

Pada sidang sebelumnya, Senin (14/12) lalu, JPU Roro menuntut hukuman seberat itu karena kelima mantan bos DBS itu dianggap telah melanggar UU Perbangkan Pasal 46 UU RI No 10 tahun 1998, subsider pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

Modusnya, mereka mendirikan usaha investasi bodong. Itu justru yang memberatkan ancaman mereka karena seakan-akan membuat lembaga investasi, dengan bermodalkan miliaran rupiah. Namun, faktanya hanya bermodal Rp 2 juta dan seperangkat komputer serta printer," tegasnya.

Ditambahkan Roro, perbuatan para terdakwa itu telah meresahkan masyarakat serta menipu ribuan korbannya. Di sisi lain, menurut Roro, ada yang meringankan dari terdakwa itu. Yakni, mereka telah mengakui perbuatannya pada persidangan sebelumnya.

Tak hanya ancaman hukuman berat, JPU juga minta pada hakim, agar keempat mobil milik DBS, yang disita terkait kasus ini, supaya dikembalikan pada leasingnya (bank CMB Malang).

Sebab, mobil itu menungguk berbulan-bulan karena baru diangsur empat kali. Yakni, dua sedan Toyota Camry, Fortuner, dan Yaris. Itu dulu dibeli PT DBS, buat para direksinya.

Penulis: Imam Taufiq
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved