Malang Raya

Baliho Jenis ini Akan Ditertibkan Pemkot Malang

“Invesatasi mereka (pemilik bando) untuk itu kan besar. Yang jelas, setelah perizinan mereka habis tidak akan diizinkan lagi,"

Baliho Jenis ini Akan Ditertibkan Pemkot Malang
SURYAMALANG.COM/Aflahul Abidin
Bando Reklame melintang di Jalan MT Haryono, Kota Malang, Rabu (17/2/2016). Pemkot Malang tidak akan memperpanjang ijin bando reklame melintang dan akan membongkarnya karena melanggar aturan. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Bando baliho di Kota Malang akan mulai ditertibkan. Sebanyak 18 baliho yang saat ini masih dikomersilkan hanya tinggal menunggu masa izin habis. Pemerintah Kota Malang saat ini sudah tidak membuka perpanjangan perizinan bando.

Wali Kota Malang M Anton mengatakan, aturan itu sudah mulai direncanakan sejak tiga tahun lalu. Acuannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.
Dalam pasal 18 ayat (3) peratauran itu disebutkan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

Menurut Anton, peraturan itu tidak bisa diberlakukan seketika.

Pasalnya, ada perjanjian mengikat antara pemilik bando dan pemberi izin.

“Invesatasi mereka (pemilik bando) untuk itu kan besar. Yang jelas, setelah perizinan mereka habis tidak akan diizinkan lagi iklan dipasang di sana. Saya akan menginstruksikan dinas terkait untuk melaksanakan Permen (peraturan menteri),” ujarnya, Rabu (17/2/2016).

Terkait pembongkaran bando setelah masa izin habis, Anton akan membicarakan dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) guna menilik prosedurnya. Jadi, bando yang saat ini membentang di berbagai ruas jalan besar kemungkinan akan lepas.

Ia menyebut, pihak investor nantinya bisa menganti dengan berivestasi pada jasa baliho jenis.
Sebanyak 18 bando yang belum habis masa izinnya saat ini beredar sebagaian besar di Jl Jaksa Agung Suprapto, Jl Soekarno Hatta, Jl Letjen S Parman, Jl Basuki Rahmat, Jl Panji Suroso, Jalan Gatot Subroto, Jl Ahmad Yani, dan daerah Dinoyo.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, sistem pemungutan pajak pada bando juga sudah diubah pada tahun ini untuk mengantisipasi habisnya masa perizinan. Sebelumnya, pajak bando dipungut saban tahun. Kini, pemungutan dilakukan per bulan.

Ade menyebut, peraturan itu akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispenda. Pasalnya, pemasukan dari pajak bando terbilang besar. Tanpa menyebut angka, ia menjelaskan besaran pajak bando memang lebih tinggi signifikan dibanding pajak reklame atau baliho di bawahnya.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved