Kediri
Menteri Yohana Bakal Temui Korban Sony Sandra di Kediri
"Salah satu agenda Ibu Menteri Yohana selama di Kota Kediri memang menemui korban Sony Sandra. Pertemuan lainnya dengan para pejabat muspida,"
Penulis: Didik Mashudi | Editor: fatkhulalami
SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Persidangan kasus Sony Sandra mendapat atensi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Malahan Menteri Prof Dr Yohana Yembise bakal berkunjung ke Kota Kediri, Rabu (13/4/2016).
Salah satu agenda Menteri Yohana selama di Kota Kediri bertemu dengan anak-anak remaja yang menjadi korban Sony Sandra. Pertemuan akan dihadiri para orangtua korban.
"Salah satu agenda Ibu Menteri Yohana selama di Kota Kediri memang menemui korban Sony Sandra. Pertemuan lainnya dengan para pejabat muspida," ungkap Jeanie Tanasale, pegiat Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia (YKCI) kepada Surya, Senin (11/4/2016).
Agenda lainnya, menteri akan bertatap muka dengan pegiat LSM, Organisasi Kepemudaan dan ormas se Kota dan Kabupaten Kediri. Di akhir kegiatannya juga menemui pelajar dan mahasiswa asal Papua yang belajar dan kuliah di Kota Kediri.
"Ini salah satu bentuk kepedulian Ibu Menteri yang terus memantau perkembangan persidangan kasus Sony Sandra. Nanti bakal ada pernyataan pers dari menteri," tambahnya.
Sebelumnya Sekretaris Kementerian PPPA Wahyu Hartono telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri.
Intinya tanpa bermaksud mencampuri kewenangan pengadilan, dalam menangani perkara diharapkan dapat diselesaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kasus persidangan Sony Sandra memang telah menjadi isu nasional mengingat jumlah korban yang mencapai belasan.
Selain itu terdakwa yang juga pengusaha besar memiliki kekuatan finansial dan pengaruh politik.
Sejumlah lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Anak telah datang ke Kota Kediri.
Persidangan perkara dengan terdakwa Sony Sandra digelar di PN Kota Kediri dan PN Kabupaten Kediri. Para pegiat LSM terus memonitor penanganan kasusnya termasuk memprotes perlakuan istimewa terdakwa.