Lapak Malang Night Market Dilirik PKL Lagi, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi!

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malang Night Market (MNM) di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, mulai digemari.

Setelah hampir setahun minat berdagang di sana turun, saat ini permintaan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mulai ada lagi.

“Data kami, sudah ada 15 PKL yang menyampaikan minatnya. Mereka juga sudah memenuhi persyaratan yang kami tentukan,” kata Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata Disbudpar Kota Malang Heri Sukanarko, Selasa (19/4/2016).

Syarat-syarat berdagang di MNM yang dia maksud hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi menunjukkan bahwa PKL asli warga Kota Malang dan kesanggupan untuk konsisten terus berjualan di sana.

Heri bilang, pasar malam yang terletak di Jalan Kyai Tamin itu sebenarnya bisa menampung sekitar 120 PKL.

Sebelumnya, pasar malam itu sudah diisi PKL berjumlah di atas 70. Namun akibat pengelolaan yang kurang maksimal, pasar cenderung sepi. Pedagang pun satu demi satu meninggalkan MNM.

Sebelum pertengahan tahun, ia memastikan, para PKL yang berminat itu sudah bisa berjualan di MNM.

Disbudpar terlebih dulu akan mengumpulkan mereka untuk menyampaikan beberapa petunjuk yang harus dipatuhi selama berdagang di sana.

Heri memastikan, Disbudpar tidak memungut biaya bagi para PKL.

Untuk mengatasi keluhan pedagang atas sepinya MNM, Disbudpar sudah menyiapkan beberapa strategi.

Beberapa di antaranya dengan memberi hiburan Tiap malam Minggu. “Kami sudah bekerja sama dengan bidang lain supaya rutin mengadakan pagelaran di sana,” ucapnya.

Disbudpar juga akan menyiapkan papan petunjuk arah di beberapa ruas jalan buat mengarahkan orang-orang menuju tempat rekreasi malam itu.

Sayang, Heri enggan menyebut jumlah papan petunjuk dan besaran dana yang disiapkan untuk papan-papan itu.

Disbudpar juga mulai aktif mengarahkan turis yang ada di Kota Malang supaya berkunjung ke MNM. Cara lain, yaitu dengan menyediakan fasilitas lain seperti toilet berjalan bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

“Karena kendaraan itu mereka yang punya. Jumlahnya juga terbatas. Saat ini kami masih mengkoordinasikan supaya tetap bisa ada,” ujarnya.