Malang Raya

Kata Wali Kota M Anton, Pembangunan Jembatan Senilai Rp 90 M ini Dilematis, Mengapa?

“Harapan kami, pembangunan supaya secepatnya bisa dimulai. Kalau tim penilai itu bisa menyelesaikan (penilaian) dalam bulan-bulan ini,"

Kata Wali Kota M Anton, Pembangunan Jembatan Senilai Rp 90 M ini Dilematis, Mengapa?
Surya
Jembatan Kedungkandang Kota Malang. 

SURYAMALANG.COM, KEDUNGKANDANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tetap akan membangun Jembatan Kedungkandang, sesuai dengan rencana penganggaran di APBD 2016 tahun ini.

Namun, pembangunan itu akan dilakukan setelah tim penilai konstruksi yang ditunjuk oleh Polres Malang Kota, yakni tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menyelesaikan penilaiannya. Pemkot yakin, penyelesaian itu tak membutuhkan waktu terlalu lama.

Wali Kota Malang M Anton usai membuka Swalayan Ikan di Jalan Sarangan, Jumat (20/5/2016) menjelaskan,. Pemkot  Malang sudah mendapat informasi bahwa kepolisian sudah menunjuk tim dari perguruan tinggi lain setelah tim yang ditunjuk sebelumnya, yakni tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak bisa menghitung nilai riil hasil pembangunan oleh PT NAT itu.

“Harapan kami, pembangunan supaya secepatnya bisa dimulai. Kalau tim penilai itu bisa menyelesaikan (penilaian) dalam bulan-bulan ini, hal itu akan membuat (proses pembangunan) lebih mudah. Jadi APBD yang sudah teranggarkan bisa terpakai,” ucap dia.

Anggaran yang disediakan Pemkot dalam APBD 2016 untuk pembangunan Jembatan Kedungkandan senilai Rp 30 miliar. Menurut rencana yang ada, penganggaran untuk jembatan itu bersifat multy-years selama tiga tahun dengan total perkiraan anggaran mencapai Rp 90 miliar.

Meskipun rencana sudah mendekati pertengahan tahun dan proses lelang kontruksi belum dimulai, Anton menganggapnya tak masalah. Dana Rp 30 miliar yang teranggarkan tetap bisa dilimpahkan di tahun penganggaran berikutnya. Menurut aturan, lanjut dia, hal semacam ini tak menjadi masalah dan diperbolehkan.

Ia melanjutkan, rencana pembangunan jembatan memang dilematis.

“Di satu sisi, kami harus menunggu masukan dari tim penilai independen, apakah ada ranah hukumnya atau tidak sebelum pembangunan ditindaklanjuti. Di sisi lain, ada dorongan dari masyarakat sebagai kebutuhan mengurai kemacetan,” tuturnya.

Selian penilaian dari tim apresial, Pemkot juga telah meminta pendampingan dari kejaksaan. Anton bilang, konsultasi rencana pembangunan dari berbagai pihak penting untuk meminimalisir pembangunan yang bermasalah di kemudian hari akibat dugaan korupsi yang sebelumnya terjadi.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved