Badan Anggaran DPRD Waspadai Anggaran Sosial daan Hibah, Ini Alasannya

SURYAMALANG.COM, BATU - Badan Anggaran DPRD bakal teliti ketat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016 Kota Batu. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah pos mata anggaran dalam PAPBD 2016 yang berpotensi sebagai dana program dengan maksud untuk penggalangan dukungan dalam Pilkada serentak Kota Batu.

Anggota Banggar DPRD Kota Batu dari Fraksi PAN, Suwandi mengatakan, sejumlah pos mata anggaran yang berpotensi bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi warga untuk kepentingan Pilkada serentak yakni pada pos anggaran dana sosial dan dana hibah. Dimana anggaran untuk program kegiatan sosial dan hibah tersebut dalam PAPBD 2016 nilainya cukup besar.

"Kami merasa potensi program kegiatan dalam PAPBD 2016 untuk bisa diboncengi kepentingan politik Pilkada itu cukup besar. Makanya kami siap koreksi dan teliti di pos anggaran apa saja dalam PAPBD yang berpotensi menjadi alat politik jelang Pilkada," kata Suwandi, Senin (5/9/2016).

Dijelaskan Suwandi, terus dilakukannya perubahan data PAPBD 2016 oleh Pemkot Batu hingga sekarang ini selalu diikuti oleh Banggar DPRD. Bahkan, meskipun KUA PPAS telah disahkan dalam paripurna DPRD Kota Batu, tetapi hal itu tidak menjadi jaminan tidak akan dilakukan perubahan dalam PAPBD 2016. Ini dikarenakan berdasar dalam sejumlah rapat koordinasi yang dilakukan tim anggaran Pemkot Batu, dilaporkan sejumlah SKPD berupaya meminta perubahan anggaran untuk mendukung program kegiatannya.

"Dibalik usulan tambahan anggaran itu yang harus diwaspadai, jangan sampai ada motif politik dibalik permintaan tambahan anggaran dalam PAPBD Kota Batu," ucap Suwandi.

Memang, diakui Suwandi, APBD sebagai produk dari lembaga politik dan Pemerintah tersebut tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Hanya saja, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pemanfaatan APBD untuk kepentingan Politik sebisa mungkin di hindari. Dengan demikian, ada rasa keadilan dalam PAPBD Kota Batu bagi rakyat yang seharusnya mendapat manfaat dari program pembangunan terlepas dari kepentingan politik seseorang.

"Untuk itulah, kami akan berusaha menjaga PAPBD 2016 tetap pada peruntukkannya dalam pembahasan nanti. Bila ada anggaran kegiatan dalam PAPBD yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilkada maka bisa ditunda tahun depan," tandas Suwandi yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Batu tersebut.

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo mengatakan, Badan Musyawarah DPRD Kota Batu telah mengagendakan pembahasan PAPBD 2016 mulai hari Kamis (8/9/2016).

Dan diharapkan, pembahasan PAPBD tersebut bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ditarget pada tanggal 22 September 2016 mendatang PAPBD 2016 bisa di setujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan Banmus DPRD kota Batu.

"Mudah-mudahan saja Eksekutif tidak lagi menunda pembahasan seperti biasa, sehingga PAPBD bisa disahkan tepat waktu," kata Cahyo Edi Purnomo.

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso belum berhasil dikonfirmasi terkait nasib PAPBD 2016 Kota Batu. Ini setelah kedua pemimpin Kota Batu tidak ada di kantor dan diinformasikan masih di Jakarta terkait rekom resmi DPP PDIP yang kabarnya untuk Paslon Cawali/Cawawali Kota Batu, Dewanti Rumpoko - Punjul Santoso.