Aktivis Anti Korupsi Kota Malang Ajak Warga Tak Pilih Lagi Anggota DPR yang Dukung Hak Angket KPK,

SURYAMALANG.COM, KLOJEN -  Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi di Jl Tugu depan DPRD Kota Malang, Selasa (25/7/2017). Para pendemo menyuarakan tuntutan pencabutan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa seruan yang dibawa oleh aktivis anti korupsi ini antara lain menolak hak angket karena dijadikan senjata politik untuk para koruptor, mengusut tuntas korupsi KTP elektronik, juga menuntut Ketua DPR RI Setya Novanto mundur dari jabatannya.

"Itu sebagai bentuk etis dan demi memperlancar proses penyidikan," ujar Korlap aksi Mayedha Ardi.

MCW juga menghimbau masyarakat Jawa Timur untuk tidak kembali memilih serta mencabut mandat anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket, terutama yang berasal dari Dapil Jatim.

MCW juga menuntut kepolisian segera menangkap penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Pendemo juga juga mengajak masyarakat melayangkan mosi tidak percaya kepada partai pengusung hak angket.

"Kami juga mengajak masyarakat Malang Raya dan Jawa Timur memberi dukungan kepada KPK dalam pemberantasan korupsi," tegas Mayedha.

Mayedha menambahkan pemakaian hak angket sebagai bentuk intervensi pemberantasan korupsi. Hak angket terhadap KPK, lanjutnya, juga tidak berdasarkan mandat rakyat.

Dalam aksi tersebut, pendemo juga membawa serta gambar anggota DPR RI Dapil Jatim yang menjadi anggota Pansus Hak Angket. Ketujuh orang itu adalah Arteria Dahlan, Adies Kadir, M Misbakhun, Anas Thahir, Taufiqulhadi, Dossy Iskandar, dan Moreno Suprapto.

Mereka juga membawa gambar berwajah Setya Novanto.

Pendemo juga membawa poster antara lain bertuliskan "yang melemahkan KPK berarti koruptor", "KPK jangan ragu, kami bersamamu", "Pansus Hak Angket gak jelas banget", juga "Indonesia perlu KPK saat ini buat menghalau DPR yang korup".