Malang Raya
GP Ansor Desak Kadindik Kabupaten Malang Mundur, Benarkah Ada Salah Tafsir FDS ?
Kadindik dinilai tidak konsisten dengan ucapannya dihadapan para Ulama Nahdlatul Ulama' dan para Kyai NU terkait FDS di Kabupaten Malang.
Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Gerakan Pemuda (GP) Ansor kabupaten Malang desak kepala Dinas Pendidikan mundur dari jabatan.
Pasalnya, Kadindik dinilai tidak konsisten dengan ucapannya dihadapan para Ulama Nahdlatul Ulama' dan para Kyai NU terkait Full Day School (FDS) di Kabupaten Malang.
Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad mengatakan, Kadindik Kabupaten Malang di salah satu media menyebutkan berencana melakukan uji coba pelaksanaan FDS di lima SMP Negeri di Kabupaten Malang.
Rencana penerapan FDS tersebut dinilai mengingkari pernyataanya dalam rapat hearing beberapa waktu lalu.
Saat itu rapat bersama Ulama NU beserta Lembaga NU dan para Kyai sepuh NU bersama Komisi B DPRD Kabupaten Malang
"Kami cukup terkejut dengan statemen dari Kadindik soal rencana penerapan FDS. Seolah Kadindik mengingkari pernyataanya sendiri kepada kami dan semua lembaga NU serta warga NU, sehingga Kadindik layak mengundurkan diri," kata Husnul Hakim, Rabu (30/8).
Dijelaskan Husnul, dalam hearing di DPRD Kabupaten Malang kalau Kadindik menyatakan sendiri bahwa di Kabupaten Malang tidak akan menerapkan FDS.
FDS menurut Kadindik tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada pendidikan diniyah (Setingkat SD-red).
"Pernyataan itu yang membuat kami warga NU lega, tapi saat ini merasa kecewa dengan keteranganya yang akan melakukan uji coba FDS di sejumlah SMP," ucap Husnul.
Husnul menegaskan, GP Ansor bersama warga NU akan bersikap dan bertindak jika rencana itu diteruskan.
"Kami harap Bupati bisa memberikan sanksi pada Kadindik karena dengan mudah berani membohongi para Kyai sepuh di Kabupaten Malang kalau benar berencana akan menerapkan FDS," ucap Husnul.
Kepala Pendidikan Kabupaten Malang, M Hidayat membantah keras bila pihaknya berencana akan menerapkan FDS.
Ia meyakini telah terjadi salah persepsi dan salah tafsir terkait program FDS dengan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di sekolah.
Padahal, antara FDS dan PPK itu berbeda serta tidak bisa dikait-kaitkan.
PPK sebagai program Pemerintah dalam rangka penguatan pendidikan karakter pada anak didik.
