PSSI Beri Penjelasan Soal Sanksi Koreografi untuk Persib Bandung, Ini Dasar Hukumnya

Terlepas dari apapun pendapat ataupun pandangan politik sekelompok suporter sepak bola terhadap konflik manapun, berdasarkan prinsip non-politik FIFA, hal-hal seperti ini tidak dapat diakomodir dalam penyelenggaraan sepak bola.

Polemik terkait dengan keberadaan dan hak asasi etnis Rohingya di Myanmar adalah sebuah isu yang memiliki aspek politik  dan historis yang kompleks dan memiliki dampak yang global, terutama secara hukum. Polemik ini mengundang spekulasi terkait implementasi hukum internasional terhadap Pemerintah Myanmar, sebagai sebuah negara berdaulat.

Bukti paling nyata adalah fakta bahwa perdebatan mengenai tragedi pada etnis Rohingya telah dibahas dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang kewenangannya meliputi aspek-aspek terkait kedamaian dan keamanan internasional.

Perkembangan ini menunjukan bahwa isu etnis Rohingya sudah terkait dengan hak dan kewajiban negara Myanmar secara internasional dalam menerapkan kedaulatan di wilayahnya sendiri.

Apabila situasi ini dikaji lebih mendalam, negara-negara yang melakukan pembicaraan mengenai posisi Myanmar secara hukum di kancah internasional juga memiliki kepentingan tersendiri, terutama saat memperdebatkan hal ini di forum-forum seperti PBB.

Selain itu, di dalam negeri, perhatian publik kepada nasib etnis Rohingya sangatlah besar. Perhatian ini diikuti dengan lahirnya aspirasi-aspirasi yang kritis dan aktif dari masyarakat, termasuk permintaan agar Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap aktif untuk mengecam Pemerintah Myanmar dalam perlakuannya terhadap etnis Rohingya. Artinya terdapat nilai politis yang sangat masif dari perdebatan mengenai etnis Rohingya, baik secara internasional maupun nasional di Indonesia.

Dalam Statuta PSSI, segenap anggota PSSI sepakat bahwa salah satu tujuan PSSI adalah mematuhi segenap peraturan FIFA dan AFC. Untuk mencapai tujuan ini, maka disepakati pula bahwa PSSI akan bersikap netral dalam politik dan agama.

“Pada prinsipnya, PSSI sangat menentang tragedi kemanusiaan dalam bentuk apapun, di daerah apapun, terlebih apabila suatu tragedi menyebabkan hilangnya banyak nyawa. PSSI akan terus menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan sepakbola, seperti yang tertuang dalam Statuta PSSI dan FIFA,” demikian penegasan dari Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

Tidak dapat dipungkiri, status etnis Rohingya saat ini sangatlah memprihatinkan. Sebagai sebuah institusi, PSSI berharap ada solusi yang damai dan konsisten dengan hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku dari konflik di Myanmar.

Berakhirnya konflik di Rohingya akan menjadi langkah yang sangat signifikan untuk perdamaian dunia. Namun demikian, PSSI harus tetap menjalankan fungsinya sebagai badan induk sepak bola dengan tanpa mengadopsi pandangan politik apapun dan menjunjung tinggi netralitas. Karena prinsip ini adalah prinsip yang telah menjadi komitmen bersama secara global dalam penyelenggaraan olahraga untuk mempromosikan perdamaian.

Berita ini sudah dimuat di Tribunjabar.com dengan judul Ini Penjelasan PSSI Soal Sanksi untuk Persib Mengutip Aturan FIFA dan Contoh Sanksi Serupa