Breaking News:

Malang Raya

Terkait Transportasi Online, Pemkot Malang Tunggu Aturan Baru dari Kementerian Perhubungan

Pemkot tidak bisa menutup transportasi online. Ketika polemik kembali meletus, biasanya mitra transportasi online langsung menutup kantornya.

SURYAMALANG.COM/Neneng Uswatun Hasanah
Sejumlah angkot mogok kerja di Balai Kota Malang, Selasa (26/9/2017). 

SUYAMALANG.COM, KLOJEN – Pemkot Malang tidak bisa bersikap tegas terkait polemik transportasi online dan konvensional di Kota Malang.

Pemkot memilih menunggu aturan baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pada November 2017.

Peraturan ini adalah pembaruan dari 14 pasal di Permenhub /2017 yang ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Sesuai keputusan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, sekarang kami hanya menunggu aturan baru yang keluar pada November 2017.”

“Sambil menunggu, kami minta semua pihak saling menahan diri. Mari sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujar Kusnadi, Kepala Dishub Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (27/9/2017).

Pemkot tidak bisa menutup transportasi online.

Ketika polemik kembali meletus, biasanya mitra transportasi online langsung menutup kantornya.

Kusnadi menyebut ada lima kantor mitra transportasi online yang berafiliasi dengan aplikasi Gojek, Grab, dan Uber.

“Mereka tahu diri. Bukan kami yang menutup. Penjagaan tetap dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” kata Kusnadi.

Sementara itu, Kabid Angkutan dan Keselamatan Jalan Dishub Jatim, Isa Anshori mengaku memahami kegalauan para sopir angkutan umum konvensional.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved