MCW Kritisi Peserta Pilkada Kota Malang yang Tak Sertakan Visi dan Misi Saat Daftar ke KPU

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Penyerahan naskah visi dan misi saat pendaftaran menjadi bukti keseriusan pasangan bakal calon kepala daerah berkontestasi di Pilkada.

“Sangat lucu ketika mereka mendaftar tetapi tidak tahu gambaran lima tahun ke depan.”

“Terlepas bahwa naskah visi dan misi bisa disusulkan dalam masa perbaikan dan kelengkapan berkas, tetapi seharusnya disertakan di awal,” kata Ibnu Syamsu, Divisi Pengorganisasian Malang Corruption Watch (MCW) kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (11/1/2018).

Ibnu menambahkan ada tiga elemen saling terhubung dalam Pilkada, yakni calon, penyelenggara Pemilu/Pilkada, dan masyarakat.

Keberadaan calon dan integritasnya bisa diukur dari visi dan misinya.

Visi dan misi itu harus mengacu pada kebutuhan masyarakat.

“Hal ini sangat fundamental,” imbuhnya.

Visi dan misi itu antara lain menyangkut layanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, dan layanan publik.

Ketika pasangan calon tidak menyertakan visi dan misi saat mendaftar, diduga pembuatan visi dan misi akan dilakukan di detik-detik terakhir.

“Kami yakin visi dan misi yang dibuat di last minute itu tidak berbobot.”

“Akibatnya visi dan misi itu tidak mengakomodasi keinginan atau kebutuhan warga,” kata Atha Nursasi dari Divisi Korupsi Politik MCW.

MCW menyarankan visi dan misi pasangan calon mengakomodasi aspirasi warga Kota Malang.

Aspirasi warga itu untuk mengetahui kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lokal dan karakter masing-masing kecamatan.

“Itu selain kebutuhan dasar secara umum,” tegas Atha.

Atha mencontohkan visi dan misi pasangan calon di Pilkada Kota Batu 2017.