DPRD Kabupaten Malang Bakal Gelar Rapat Kerja Cari Solusi Cegah Jebloknya Kualitas Pendidikan Dasar

SURYAMALANG.com, Malang - Berkutatnya kualitas pendidikan tingkat dasar atau Sekolah Dasar di Kabupaten Malang selalu pada posisi 10 besar terendah di Jawa Timur diprihatinkan DPRD Kabupaten Malang. 

Kondisi tidak baik tersebut tidak hanya terjadi tahun ini saja, melainkan sejak beberapa tahun terakhir yang minim langkah perbaikan.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko mengatakan, dengan kondisi seperti itu seharusnya sudah disadari semua pihak di Kabupaten Malang.

Baik Pemkab Malang, Dinas Pendidikan, dan para guru sekolah tingkat dasar selayaknya harus memiliki kepedulian mencari solusi untuk peningkatan mutu pendidikan anak-anak.

"Rasanya semuanya harus bisa berjuang untuk itu. Tidak hanya Pemkab dan Dinas serta guru, tapi seluruh masyarakat harus berjuang bersama-sama dalam upaya memperbaikinya," kata Hari Sasongko, Selasa (8/5/2018).

Dijelaskan Hari Sasongko, DPRD Kabupaten Malang menyadari betul kondisi luas wilayah yang membutuhkan banyak perjuangan dalam bidang pendidikan.

Hal itu telah diwujudkan DPRD dengan menyetujui alokasi anggaran Pendidikan yang nilainya lebih dari 20 persen dari total APBD Kabupaten Malang. Bahkan, alokasi anggaran tersebut dirasa belum cukup untuk membiayai peningkatan mutu pendidikan dasar secara merata.

"Tentunya butuh biaya sangat besar untuk mencukupi semuanya. Makanya dibutuhkan perjuangan semuanya saat ini untuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut," ucap Hari Sasongko.

Untuk itu, ungkap Hari Sasongko, pihaknya selaku Pimpinan DPRD akan meminta Komisi II yang membidangi pendidikan untuk melakukan rapat kerja dengan pihak terkait di Pemkab Malang untuk membahas peningkatan mutu pendidikan dasar.

Karena bagaimanapun, pendidikan dasar sangat penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di Kabupaten Malang.

"Kami terima kasih pada MCW yang telah memberikan kritik atas kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Malang. Dan itu bisa menjadi bahan rapat kerja Komisi DPRD," tandas Hari Sasongko.

Hal sama disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang, H Hadi Mustofa.

Menurutnya, apa yang disampaikan MCW terhadap kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Malang yang selalu masuk 10 besar terendah di Jatim sebagai kritik perbaikan.

Dengan demikian, adanya kritik tersebut akan menjadi bahan untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Malang.

"Untuk itu, kami siap membahas persoalan tersebut dengan MCW serta lainya dalam upaya mencari solusi terbaik," kata Hadi Mustofa.

Memang, diakui Hadi Mustofa, banyak persoalan yang harus dilakukan perbaikan pada jenjang pendidikan SD.

Termasuk kualitas guru pengajar di Sekolah di Kabupaten Malang yang hampir 50 persen dari jumlah guru merupakan GTT (guru tidak tetap).

Hal itu sedikit banyak membawa pengaruh pada mutu pendidikan. Disamping itu, minimnya materi pendidikan lokal di SD juga menjadi persoalan tersendiri.

Seperti pendidikan budaya kedaerahan dan budi pekerti, belajar sholat lima waktu, belajar Agama, belajar membaca kitab suci Al-Quran dan sebagainya. Padahal, dari muatan pendidikan lokal tersebut akan bisa berdampak pada mutu pendidikan di SD.

"Maka dari itu, perbaikan kualitas pendidikan tingkat dasar sebaiknya dilaksanakan dan diiringi pendidikan lokal, serta terus adanya kualitas guru pengajar di sekolah," ucap Hadi Mustofa.

Sebelumnya diketahui, masih minimnya alokasi anggaran langsung untuk pendidikan di Kabupaten Malang disorot Malang Corruption Watch (MCW).

Nilai anggaran langsung untuk pendidikan terutama tingkat Sekolah Dasar yang masih minim menjadikan mutu pendidikan di Kabupaten Malang selalu berada pada posisi sepuluh besar dari bawah di Jawa Timur.

Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Fakhruddin mengatakan, dari data yang diperoleh MCW diketahui nilai total APBD Kabupaten Malang tahun 2018 mencapai sekitar Rp 3,9 triliun.

Dari total nilai APBD tersebut, alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mencapai sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun, anggaran sebesar Rp 1 triliun digunakan untuk belanja tidak langsung seperti memenuhi hak gaji guru dan sebagainya.

Sedangkan dana belanja langsung seperti untuk peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP hanya sekitar Rp 238 miliar.

Di mana khusus untuk pendidikan tingkat SD hanya mendapatkan Rp 23,1 miliar untuk peningkatan mutu dan Rp 2,2 miliar untuk pengembangan implementasi kurikulum SD, serta anggaran untuk Pengembangan dan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD sebesar Rp 774 juta.

"Bagi MCW atau masyarakat awam pasti akan memiliki pertanyaan sama. Ada apa dengan pendidikan dasar di Kabupaten Malang, meski digelontor anggaran besar tetapi tidak diiringi peningkatan mutu pendidikan," tutur Fachrudin